Jakarta – Ketua Komite 1 DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menyampaikan kritik tegas terhadap keputusan Pemerintah yang menunda penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Melalui pernyataan di media sosial pribadinya, Andi Sofyan Hasdam menyatakan bahwa kebijakan tersebut sangat disesalkan dan mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.
“Kami dari Komite 1 DPD RI sangat menyesalkan ini dan kami meminta dan mendesak pemerintah agar menyelesaikan secepatnya segala sesuatu yang terkait dengan ini dan Penerimaan CPNS dan P3K tetap dilakukan seperti jadwal semula yang telah direncanakan,” ucapnya dalam media sosial pribadi nya, pada rabu (12/3/2025).
Penundaan penerimaan CPNS dan PPPK yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Maret 2025 kini diundur hingga Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK. Kebijakan ini menuai banyak kritik dari berbagai kalangan, termasuk anggota DPR dan DPD, yang menilai bahwa penundaan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Terutama, tenaga honorer yang telah lama menunggu kepastian status kepegawaian mereka menjadi pihak yang paling terdampak.
Andi Sofyan Hasdam menegaskan bahwa isu ini tidak hanya berdampak pada individu tertentu, tetapi menyangkut kepentingan rakyat secara luas. “Sekali lagi masalah CPNS dan P3K adalah masalah rakyat, dan oleh karena itu kami meminta sekali lagi agar ini diproses secepatnya dan dilakukan sesuai rencana awal,” tambahnya.
Menurut Andi Sofyan Hasdam, pemerintah seharusnya mampu mengantisipasi kendala teknis atau administratif yang menjadi alasan penundaan tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa proses rekrutmen CPNS dan PPPK adalah bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Oleh karena itu, kelancaran pelaksanaannya menjadi hal yang sangat penting.
Desakan dari Komite 1 DPD RI ini mencerminkan kekhawatiran atas dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat luas. Penundaan ini dinilai dapat memengaruhi stabilitas tenaga kerja di sektor publik, terutama di daerah-daerah yang sangat membutuhkan tambahan pegawai untuk pelayanan masyarakat.
Tidak hanya itu, tenaga honorer yang selama ini menggantungkan harapan pada seleksi CPNS dan PPPK juga semakin dirugikan dengan ketidakpastian jadwal penerimaan. Banyak dari mereka yang telah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan status kepegawaian tetap melalui jalur seleksi ini.
Pemerintah diharapkan segera memberikan solusi konkret agar proses penerimaan CPNS dan PPPK dapat berjalan sesuai jadwal awal. Langkah cepat dan tegas diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak semakin memperburuk kondisi masyarakat yang sudah lama menanti kepastian dari pemerintah. (my)
