Samarinda – Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah. Di tengah berkurangnya dana transfer, pemerintah pusat dinilai justru mulai mengambil peran dalam sejumlah urusan yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, menilai kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Padahal, pembagian urusan pemerintahan telah memiliki landasan hukum yang mengatur tanggung jawab masing-masing tingkatan pemerintahan.
Salah satu contoh yang disorotnya adalah sektor pendidikan. Pengelolaan SMA dan SMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi, tetapi pemerintah pusat juga menjalankan pembangunan sekolah Garuda.
Sementara untuk jenjang SD dan SMP yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota, pemerintah pusat turut menghadirkan program Sekolah Rakyat.
“Selain anggarannya dipotong, kewenangannya juga kelihatan diambil alih. Ini menjadi persoalan karena pembagian urusan pemerintahan sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Politisi PKS tersebut menegaskan, kondisi kemampuan keuangan daerah harus menjadi perhatian serius dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Menurutnya, DPRD perlu memastikan seluruh belanja wajib atau mandatory spending tetap terpenuhi sebelum memberikan persetujuan terhadap program-program prioritas pemerintah, termasuk Gratispol.
Ia menegaskan dukungan terhadap program Gratispol tetap dapat diberikan selama tidak mengganggu pemenuhan kewajiban belanja daerah. Namun, apabila tekanan fiskal semakin besar, pemerintah harus menentukan kebijakan yang paling memungkinkan untuk dipertahankan.
“Selama mandatory spending tidak terganggu, anggaran Gratispol akan kita setujui. Tetapi kalau semakin tergerus, kita harus berani memilih apakah Gratispol yang menjadi korban atau kesejahteraan pegawai yang harus dievaluasi,” katanya.
Agusriansyah mengingatkan, pemerintah daerah tidak bisa selamanya mengandalkan pengurangan perjalanan dinas maupun belanja operasional untuk menutup keterbatasan anggaran.
Sebab, apabila pendapatan daerah terus mengalami penurunan, dampaknya berpotensi meluas hingga menyentuh belanja pegawai dan kualitas pelayanan publik.
Gambaran keterbatasan fiskal juga terlihat dari alokasi anggaran DPRD Kaltim. Untuk kebutuhan pelaksanaan tugas kelembagaan pada 2027 yang nilainya lebih dari Rp200 miliar, DPRD hanya mendapatkan alokasi sekitar Rp140 miliar.
Selain pemangkasan TKD, persoalan kurang salur dana transfer juga menjadi perhatian. Agusriansyah menilai kondisi tersebut justru lebih menyulitkan pemerintah daerah karena perencanaan program dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah disusun berdasarkan proyeksi penerimaan yang ditetapkan sebelumnya.
Namun, ketika dana yang ditransfer tidak sesuai dengan perencanaan, pemerintah daerah harus menghadapi persoalan pembiayaan terhadap program yang sudah disiapkan.
“Misalnya dana transfer seharusnya Rp5 triliun, tetapi yang ditransfer hanya Rp3 triliun. Program sudah disiapkan, DPA sudah ada, tetapi dananya tidak masuk. Ini yang sangat merepotkan daerah,” ungkapnya.
Tekanan anggaran tersebut juga berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah dalam memenuhi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Untuk mengantisipasi ketergantungan rumah sakit terhadap pembiayaan APBD, Agusriansyah mendorong optimalisasi pendapatan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dengan skema tersebut, rumah sakit diharapkan mampu membiayai kebutuhan operasional, gaji, hingga TPP pegawainya melalui pendapatan yang dihasilkan secara mandiri.
Ia turut mencontohkan penerapan kebijakan di Sulawesi Selatan yang telah menggunakan pendapatan BLUD untuk membayar TPP pegawai rumah sakit dan menargetkan pembayaran gaji pegawai dengan mekanisme serupa pada 2027.
Di sisi lain, Agusriansyah meminta pemerintah lebih cermat dalam menentukan arah pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan air bersih, dan listrik harus tetap mendapatkan perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sebaliknya, pembangunan gedung yang belum mendesak dinilai dapat ditunda untuk sementara waktu. Anggaran yang tersedia sebaiknya dialihkan ke sektor yang memberikan manfaat jangka panjang, terutama pemberdayaan pemuda dan penciptaan peluang kerja.
Ia menilai langkah tersebut penting mengingat Kalimantan Timur perlu mulai mempersiapkan alternatif sumber ekonomi untuk menghadapi masa pascatambang. Pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi kebutuhan lapangan kerja bagi generasi muda, mulai dari Gen Z, milenial hingga Gen Alpha.
“Prioritas kita seharusnya kepastian lapangan pekerjaan bagi generasi muda. Pemerintah perlu memetakan kebutuhan Gen Z, milenial, dan Gen Alpha, termasuk menyiapkan sektor manufaktur sebagai alternatif ekonomi Kaltim setelah tambang,” tutupnya.







