Baru 14 Kilometer Ditangani, Pembangunan Jalan Kubar-Mahulu Masih Terkendala Kewenangan

Samarinda – Pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dengan Mahakam Ulu (Mahulu) masih membutuhkan perhatian serius.

Pasalnya, dari total panjang ruas jalan yang mencapai sekitar 135 kilometer, penanganan yang telah terealisasi sejauh ini baru menyentuh 14 kilometer.

Bacaan Lainnya

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, mengungkapkan masih banyak bagian jalan yang membutuhkan peningkatan kualitas.

Namun, proses pembangunan tidak bisa dilakukan secara leluasa karena terbentur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Menurut Ekti, kejelasan status jalan menjadi faktor penting sebelum pemerintah menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan maupun perbaikannya.

“Kalau jalan itu harus ada statusnya, apakah jalan nasional, jalan provinsi, atau jalan kabupaten. Jadi, provinsi juga tidak bisa langsung membangun di atas kewenangan pusat maupun kabupaten,” ujar Ekti, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, pekerjaan sepanjang kurang lebih 14 kilometer merupakan bagian dari penanganan yang telah berjalan. Sementara itu, masih terdapat sekitar 121 kilometer ruas jalan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut agar akses transportasi masyarakat di kedua kabupaten tersebut semakin baik.

Di sisi lain, Ekti turut mengungkapkan kendala dalam menjalin komunikasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Ia mengakui koordinasi dengan pihak balai, khususnya pimpinan instansi tersebut, kini dirasakan lebih sulit dibandingkan sebelumnya.

“Kalau sekarang dengan kepala balai agak susah komunikasinya. Dulu kita telepon untuk bertemu atau sekadar ngopi, responsnya baik. Kita bisa bertanya perkembangan proyek dan apa yang perlu dibantu,” ungkapnya.

Terbatasnya komunikasi tersebut berdampak pada sulitnya DPRD Kaltim mendapatkan informasi terkini mengenai pelaksanaan proyek infrastruktur jalan, khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Padahal, informasi mengenai perkembangan pembangunan sangat dibutuhkan anggota legislatif untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Terlebih, ruas jalan Kubar-Mahulu merupakan salah satu akses penting bagi warga yang tinggal di kawasan pedalaman Kalimantan Timur.

Ekti menegaskan, meskipun pembangunan jalan nasional bukan menjadi kewenangan langsung pemerintah provinsi maupun DPRD Kaltim, bukan berarti koordinasi tidak diperlukan.

DPRD tetap memiliki kepentingan untuk mengetahui perkembangan pekerjaan, termasuk berbagai hambatan yang terjadi di lapangan.

Ia pun berharap hubungan komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BBPJN dapat kembali berjalan dengan baik. Dengan koordinasi yang lebih terbuka, setiap perkembangan proyek, kendala teknis, hingga rencana penanganan lanjutan bisa diketahui secara jelas.

Menurutnya, keterbukaan informasi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman Kaltim tetap mendapat perhatian dan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. (Adv)

Pos terkait