SAMARINDA – Penggunaan hotel milik BUMD untuk kegiatan pemerintahan di Kalimantan Timur mendapat perhatian dari DPRD Samarinda. Pemerintah diminta tetap memberi ruang bagi hotel swasta agar usaha perhotelan di daerah tidak kehilangan pemasukan.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menilai kegiatan pemerintah selama ini turut membantu pemasukan hotel. Ketika kegiatan kedinasan berkurang karena efisiensi anggaran, hotel swasta juga ikut merasakan dampaknya.
“Untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kaltim dari sektor perhotelan menurut saya sah saja. Tapi kalau untuk menjaga stabilitas ekonomi apalagi usaha hotel yang ada di Samarinda, maka lebih bijak lagi,” kata Ronal di DPRD Samarinda, 14 Oktober 2026.
Hal itu disampaikannya menanggapi Imbauan Gubernur Kaltim Nomor 900.1.13.2/4214/EK.3 tertanggal 10 Agustus 2026. Melalui imbauan tersebut, perangkat daerah didorong menggunakan Hotel Claro Pandurata Samarinda dan Blue Sky Pandurata Boutique Hotel Jakarta untuk kegiatan serta akomodasi kedinasan.
Ronal mengatakan, peningkatan pendapatan daerah dari hotel milik BUMD tidak seharusnya membuat hotel swasta terabaikan. Apalagi, hotel-hotel tersebut juga memiliki karyawan, biaya operasional, dan investasi yang harus tetap berjalan.
“Karena di Samarinda bukan hanya ada hotel tadi aja, banyak hotel swasta lain yang membutuhkan tamu dan pemasukan,” ujarnya.
Di Samarinda, usaha perhotelan juga masih menarik minat investor. Salah satunya terlihat dari pembangunan Hotel Courtyard by Marriott Samarinda yang menjadi bagian dari perkembangan investasi di kota ini.
Ronal mengapresiasi hadirnya investasi tersebut. Ia menilai kepercayaan investor perlu dijaga agar dunia usaha di Samarinda terus berkembang dan mampu memberikan dampak bagi perekonomian daerah.
“Kami di DPRD Kota Samarinda sangat mengapresiasi. Berarti investasi di Samarinda bisa berjalan dengan lebih baik. Ada tingkat kepercayaan dari investor untuk melakukan usaha di Samarinda,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah menentukan hotel untuk kegiatan kedinasan berdasarkan kebutuhan acara, kapasitas, dan fasilitas yang tersedia. Dengan begitu, hotel milik BUMD maupun swasta dapat sama-sama memperoleh kesempatan selama mampu memenuhi kebutuhan kegiatan.
“Semua kegiatan kita percayakan kepada hotel-hotel yang punya kapasitas sesuai dengan permintaan. Sah saja mau di mana saja, tidak boleh hanya harus di hotel BUMD, karena menurut saya Samarinda banyak hotel,” demikian Ronal Stephen Lonteng.(adv)
