Shemmy Permata Sari Dorong Optimalisasi Dana Bankeu untuk Atasi Banjir dan Permasalahan Kawasan Kumuh di Bontang

Foto: Anggota Komisi ll DPRD Kaltim, Shemmy Permata Sari (ist)

Samarinda – Kota Bontang tengah menghadapi dua permasalahan besar yang mendesak yakni banjir yang semakin sering melanda kawasan permukiman dan industri, serta kondisi lingkungan kumuh yang memerlukan perhatian khusus.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Shemmy Permata Sari mendorong percepatan alokasi bantuan keuangan (Bankeu) dari pemerintah provinsi maupun pusat guna mengatasi persoalan tersebut secara menyeluruh.

Bacaan Lainnya

Shemmy menyatakan bahwa penanganan banjir dan revitalisasi kawasan kumuh memerlukan intervensi yang kuat melalui dukungan anggaran lintas pemerintah.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.

“Dukungan anggaran dari Bankeu provinsi maupun pusat menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam mengatasi persoalan mendasar seperti banjir dan lingkungan kumuh,” ujar Shemmy.

Menurut politisi dari daerah pemilihan Bontang ini, banjir yang kerap terjadi di wilayah padat penduduk dan area industri bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat menghambat roda ekonomi lokal.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan cepat melalui proyek pembangunan yang berkelanjutan.

Shemmy menilai bahwa pengentasan kawasan kumuh harus berjalan seiring dengan upaya mitigasi banjir. Ia juga menyoroti bahwa penanganan dua persoalan tersebut tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah kota saja.

“DPRD Kaltim siap untuk mendorong pengawasan dan penganggaran agar program-program ini bisa berjalan secara optimal dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Shemmy mengajak masyarakat untuk turut serta dalam upaya pembangunan, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang sering menjadi korban langsung dari dampak lingkungan yang tidak tertangani.

“Pembangunan yang berkeadilan adalah pembangunan yang melibatkan semua pihak. Kita harus pastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam proses revitalisasi ini,” tutup Shemmy.(Adv)

Pos terkait