SAMARINDA – Masalah keterbatasan akses pendidikan di tingkat menengah atas masih menjadi keluhan utama warga di wilayah Samarinda Seberang. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, secara tegas meminta Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim untuk memberikan perhatian khusus pada pengadaan sekolah baru guna mengakomodasi lulusan SMP yang kian meningkat setiap tahunnya.
Dalam agenda reses yang dilakukan pada Rabu (28/1/2026), Andi Satya mendapati fakta lapangan bahwa fasilitas SMA di Samarinda Seberang sangat jauh dari kata memadai. Menurutnya, dominasi lulusan yang tidak tertampung menjadi sinyal kuat perlunya intervensi Pemerintah Provinsi.
“Reses kita beberapa hari sudah kita laksanakan, masyarakat ini menginginkan pendidikan yang lebih baik, terutama untuk kewenangan provinsi untuk membangun sekolahan baru, terutama di Samarinda Seberang ini hampir dibilang tidak ada SMA, kecuali yang ada di daerah Mangkupalas,” ujar Andi Satya.
Ia menambahkan bahwa kondisi saat ini sudah tidak lagi proporsional. Kebutuhan warga akan sekolah negeri tidak lagi bisa dipenuhi hanya oleh satu titik lokasi pendidikan saja.
“Inikan kalau hanya ada satu tidak ideal, dalam arti banyak lulusan yang ingin melanjutkan sekolah ke tingkat SMA tidak tertampung,” imbuhnya.
Menurutnya Samarinda seberang khususnya di Loa Janan Ilir masih memiliki beberapa opsi untuk dikembangkan.
Melihat padatnya wilayah Samarinda Seberang, Andi Satya memberikan pandangan strategis mengenai lokasi yang potensial untuk dibangun gedung sekolah baru. Ia mengusulkan agar kawasan Loa Janan Ilir menjadi bahan pertimbangan utama bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
“Oleh karena itu mungkin dari sini bisa masuk di Loa Janan Ilir, mudah-mudahan nanti Dinas Pendidikan Provinsi bisa juga memprioritaskan pembangunan sekolah baru di Samarinda Seberang khususnya,” jelas politisi tersebut.
Selain menekan pemerintah, Andi Satya juga memberikan edukasi penting bagi konstituennya. Ia menekankan bahwa sebuah pembangunan tidak bisa hadir secara instan tanpa adanya tertib administrasi dari tingkat paling bawah. Baginya, peran Ketua RT dan masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah kunci utama.
“Jadi saya selalu mengatakan kepada warga bahwa apapun usulan yang lahir dari keinginan masyarakat, pertama-tama kita harus kawal bersama Pak RT, kemudian nanti diusulkan pada saat Musrenbang tingkat kelurahan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa proses ini merupakan lari maraton yang harus dijaga momentumnya hingga tingkat kota agar dapat diintervensi oleh DPRD di tingkat provinsi.
“Dikawal terus sampai Musrenbang tingkat kota, nanti di situ apabila terus diperjuangkan masuk jadi judul kegiatan, nanti tentu kita bisa bantu.”ujarnya
Menutup keterangannya, Andi Satya memberikan peringatan keras mengenai pentingnya dokumen perencanaan formal. Banyak aspirasi yang akhirnya hilang begitu saja hanya karena tidak tercatat secara resmi dalam sistem perencanaan daerah.
“Tapi selama usulan ini tidak diusulkan, maka cukup sampai di situ, selesai biasanya,” pungkasnya.
