Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim ) Fitriani menjelaskan bahwa etika politik merupakan standar bagi perempuan dalam menjalankan kehidupan berpolitiknya di parlemen.
Dirinya mengatakan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif tentu diharapkan dapat menegakkan keadilan serta mengakomodir seluruh kebutuhan kaum perempuan.
Namun, nilai politis seorang legislator wanita memerlukan etika moral sebagai standar nilai kemanusiaan dalam menjalankan kerja-kerja pemerintahan.
“Memang kita dalam berpolitik harus mengkedepankan etika ya, karena memang etika itulah yang bisa mewakili kita sebagai Perempuan agar bisa mendudukan Perempuan itu sebagai figure yang baik di Masyarakat,” ungkapnya kepada pesutnews.id, Senin (02/11/23)
Fitriani menilai perempuan di dunia politik seringkali menghadapi tantangan berbeda, termasuk stereotip dan ekspektasi yang tinggi. Namun, ia percaya bahwa etika berpolitik yang kuat adalah pondasi yang akan membantu perempuan dalam mengatasi hambatan ini dan mencapai potensi penuh mereka di parlemen.
“Cara kita berkomunikasi, car akita bertingkah laku, gimana caranya kitab isa mengakomodir apa yang menjadi, kemauan Masyarakat terkhusus Perempuan,” jelasnya.
Lebih jauh ia menyampaikan komitmennya untuk mengembangkan program pemberdayaan perempuan di Kutai Timur. Langkah ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan peluang yang lebih besar bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, serta kancah politik. (Adv/DPRD Kutim)
