Samarinda – Potensi besar retribusi parkir di Samarinda masih terhambat oleh kurangnya optimalisasi dan praktik mafia parkir. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin.
Fuad menyayangkan kurangnya kontrol dan pendataan dalam sistem parkir di Samarinda. Ia menemukan banyak juru parkir yang tidak menggunakan karcis resmi atau barcode, sehingga potensi pendapatan daerah bocor.
“Ketika saya tanya karcis atau barcode, banyak yang tidak punya. Saya tetap bayar Rp 5 ribu karena itu untuk pembangunan, tapi seharusnya masuk ke kas daerah,” tegas Fuad, Selasa (19/3/2024).
Fuad mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) untuk meningkatkan manajemen perparkiran.
Inovasi e-parking dan tiketing perlu dioptimalkan, dan jukir binaan harus diperhatikan upahnya agar tidak tergoda oleh praktik suap.
“Potensi pendapatan dari parkir ini besar sekali. Manajemennya harus diperbaiki. Jukir binaan diperhatikan upahnya, agar tidak ada kebocoran karena saya duga ada mafia yang bermain,” tandasnya.
Fuad optimis jika sistem parkir dikelola dengan baik, pendapatan daerah dari sektor ini akan meningkat signifikan. Hal ini akan mendukung pembangunan kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Adv/DPRD Kota Samarinda)
