Jakarta- Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Andi Sofyan Hasdam menyebutkan bahwa seluruh Anggota Komite I DPD RI akan kembali ke Daerah Pemilihannya untuk melakukan pengawasan terkait Pemilihan Kepala Daerah Serentak, Monitoring di mulai dari 25-27 November 2024.
“Pada tanggal 25 sampai 27 November, semua anggota Komite I akan kembali ke Dapilnya untuk melakikan pengawasan Pilkada serentak. Didaerah pemilihannya mereka bisa melakukan sampling daerah mana yang dilakukan pengawasan, apakah pemilihan Gubernur, atau Pemilihan bupati atau Walikota,”ucapnya saat di konfimasi Via Whatsapp, Jumat, (22/10/24).
Menurutnya pada saat pengawasan nantinya ada banyak hal yang bisa di kaji pada pelaksanaan Pilkada Serentak ini untuk menjadi bahan kajian agar pelaksanaan demokrasi kedepan bisa lebih maju.
“Dalam pertemuan dg KPU dan Bawaslu, banyak issu yang akan digali seperti: Pendanaan pilkada, issu politik uang, Netralitas aparat keamanan dan ASN dan Kepala Desa, peranan Kepolisian dan kejaksaan dalam Gakkumdu, adanya kandidat tunggal melawan kotak kosong, target partisipasi pemilih,”ujarnya
Ketua Komite I DPD RI ini akan menyampaikan kepada KPU RI dan Bawaslu RI terkait data-data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komite I DPD RI untuk menjadikan data dan refernsi penguatan demokrasi yang akan datang.
“Data-data yang diperoleh akan dijadikan bahan diskusi dg KPU Pusat, Bawaslu Pusat dan DKPP. Dalam jangka panjang, temuan-temuan tersebut akan dijadikan bahan untuk perbaikan regulasi pilkada serentak pada masa yang akan datang,”katanya
Senator Asal Kaltim ini mengaku prihatin dengan isu yang berkembang diantaranya praktek siraman atau money politics yang semakin massif sehingga hal ini perlu dikaji untuk meningkatkan peran Bawaslu dalam menhadapi peredaran uang yang semakin membuat Masyarakat menjadi pragmatis.
“Dari sekian masalah, yang sangat memprihatinkan adalah praktek politik uang. Kita melihat begitu massif dan begitu transparannya “siraman” (istilah yang populer untuk money politics). Bawaslu seakan betul-betul lumpuh menghadapi praktek politik uang ini. Dan dilain pihak, masyarakat juga semakin bergairah dan pragmatis menghadapi praktek politik uang.,”katanya
Melihat hal tersebut, Andi Sofyan Hasdam akan mendorong peran bawaslu untuk menhadapi praktek-praktek terhadap money politik ini sehingga ada sistem yang nantinya bisa memperkuat peran Bawaslu dalam pengawasan.
“Kedepan harus dicari sistem yang mampu memberdayakan bawaslu untuk mengawasi praktek money politics,” ujarnya
Diakhir, Mantan Walikota Bontang 2 Periode ini menilai bahwa situasi politik di Kaltim masih kondusif sehingga ini perlu diapresiasi menjelang Pilkada serentak ini
.
“Saya bersyukur bahwa khususnya di Kalimantan Timur, dibalik naiknya eskalasi suhu politik, kerukunan antar warga masih terjaga. Demikian pula antar pendukung paslon. Suasana kondusif ini harus tetap kita pelihara agar Kaltim tetap menjadi daerah aman yang tidak pernah terjadi kerusuhan berskala besar,’’pungkasnya(Adv)
