Jogjakarta- Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam menyampaikan bahwa Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) akan hadir minggu depan untuk berkoordinasi terkait dengan pemekaran wilayah.
Hal itu Ia sampaikan pada Forum Komunikasi dan Diseminasi Program Kerja dengan Media dengan tema “Parlemen Kolaborasi Inklusif untuk Mempercepat Pembangunan Daerah : DPD-RI Dalam Peran Strategis Menuju Indonesia Emas 2024,” di Hotel Cavinton Jogjakarta, Jumat (22/11/24).
“Minggu depan itu akan datang ke komite 1 Forum Nasional (Fornas) daerah daerah yang minta jadi DOB yang mau jadi pemekaran, ini sementara moratorium pemekaran ini belum di buka, sementara teman-teman kita ini apa, banyak yang cemburu ke Papua karena Papua bisa, mereka tidak memahami Papua itu ada otonomi khusus dimana disitu dia ikut dalam pemekaran,”ungkapnya
Kemudian, Ia juga menyampaikan bahwa Komite I DPD RI akan melakukan pengawasan gterhadap pilkda serentak sesuai dengan daerah pemilihannya yang di mulai dari tanggal 25 November-27 November 2024.
“Yang kedua tanggal 25 kita bersama dengan teman teman komite lain, komite 1 ini memiliki peran khusus untuk kembali ke dapilnya masing-masing untuk melakukan pengawasan terhadap Pilkada serentak,”ujarnya
Dengan terlibatnya Anggota Komite I DPD RI akan memhimpun masalah-masalah yang objektif dalam pelaksanaan pilkada serentak, ia menyoroti money politik yang massif terjadi pada pada momen pemilihan ini sehigga perlu adanya sistem meminimalisir praktek siraman uang.
“Jadi kita ingin mendapatkan masukan yang objektif pada Pilkada serentak ini terutama hambatan hambatan dalam pelaksanaan kemudian masalah masalah yang muncul, sehingga teman teman semua bisa menyaksikan hingga hari ini yang di hadapi masalah besar bangsa ini adalah money politik,”katanya
Senator Dapil Kaltim ini menyoroti peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang lumpuh terhadap pengawasan praktek siram-menyiram ini merusak demokrasi.
“Saya menerima laporan mereka menyampaikan bahwa pak yang namanya Bawaslu itu lumpuh sama sekali menghadapi yang namanya money politik mereka menyampaikan menyiram menyiram itu bahkan cenderung di hadapan Bawaslu,”
“ Nah ini barangkali kedepan kita perlu buktikan bahwa bukan Bawaslunya yang lemah tapi sistemnya yang perlu kita perbaiki. Supaya ini kedepan kualitas Pilkada kita, kualitas pemilu kita jadi lebih baik,”tambahnya
Terakhir, Ia menilai bahwa konflik pertanahan yang masih terjadi di IKN ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah karena disana ada masyarakat adat yang masih bersenketa sehingga perlu adanya penyelesaian yang tidak menimbulkan masalah baru.
“Kemudian yang ketiga masalah konflik pertanahan, saya kira teman teman bagaimana konflik pertanahan yang terjadi di IKN, mereka menyampaikan kepada Komite 1 untuk di fasilitasi, saya kira masih banyak hal yang muncul,”pungkasnya(Adv)
