Samarinda ā Pembangunan fasilitas kolam renang di SMKN 2 Sangatta Utara, Kutai Timur yang semula dijadwalkan rampung pada tahun 2024 kini mengalami hambatan serius.
Proyek senilai Rp9 miliar ini mengalami penundaan akibat perselisihan antara kontraktor pelaksana dan penyedia bahan bangunan, yang memicu terhentinya suplai material ke lokasi pembangunan.
Proyek yang didanai dari APBD Provinsi Kalimantan Timur ini dikerjakan oleh CV Kalembo Ade Mautama. Kolam renang tersebut bukan hanya sekadar fasilitas olahraga, melainkan bagian penting dari kurikulum berbasis kelautan dan kemaritiman, yang menjadi ciri khas SMKN 2 Sangatta. Sayangnya, konflik dengan toko penyedia material, Berlian Jaya Abadi, menyebabkan progres proyek mandek dan memunculkan kekhawatiran dari berbagai pihak.
Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agus Aras, menyuarakan keprihatinannya. Ia menyebut keterlambatan ini sebagai masalah serius yang harus segera ditangani secara kolektif. Menurutnya, semua pihak terkaitābaik kontraktor, penyedia material, maupun Dinas Pendidikan harus duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
āJangan sampai permasalahan internal ini berdampak buruk pada kelangsungan pendidikan siswa. Ini proyek strategis, bukan sekadar pembangunan fisik,ā ujarnya belum lama ini.
Agus juga menegaskan bahwa nilai proyek tersebut masih relevan mengingat kebutuhan teknis yang disesuaikan dengan program keahlian di sekolah. Kolam tersebut dirancang untuk praktik pembelajaran maritim, sehingga membutuhkan spesifikasi khusus, tidak sama dengan kolam umum pada umumnya.
Ia menambahkan bahwa proyek ini merupakan bagian dari penerapan Perencanaan Berbasis Data (PBD), yang menjadi landasan dalam pengembangan pendidikan vokasi di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, kelambatan ini bisa mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Agus mendesak agar Dinas Pendidikan segera bertindak cepat dan mengambil langkah konkret agar proyek dapat diselesaikan sesuai target pada Mei mendatang. Ia mengingatkan bahwa jika tidak segera ditangani, dampaknya bukan hanya soal keterlambatan, tapi juga pemborosan anggaran dan kerugian bagi peserta didik.
āKalau proyek ini gagal diselesaikan, maka perlu ada evaluasi menyeluruh. Ini menyangkut masa depan pendidikan vokasi di daerah,ā tutupnya.(Adv)