Samarinda ā Polemik tambang ilegal yang terjadi di kawasan milik Universitas Mulawarman (Unmul) kembali mencuat dalam Rapat Paripurna ke-13 DPRD Kalimantan Timur.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry menyampaikan keprihatinannya atas terus berlangsungnya aktivitas tambang tanpa izin yang merusak lingkungan dan mencemari kawasan akademik.
Ia mengusulkan agar DPRD segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta perwakilan dari Unmul.
Tujuannya adalah menggali informasi terbaru sekaligus merumuskan langkah-langkah konkret untuk menghentikan dan menindak tegas pelaku tambang ilegal.
āSudah saatnya masalah ini dibahas serius lintas lembaga. Kita tidak bisa membiarkan kawasan pendidikan menjadi korban eksploitasi ilegal. Harus ada tindakan nyata,ā tegasnya Rabu, (30/4/2025).
Ia menekankan bahwa kawasan kampus seharusnya menjadi zona aman dari aktivitas ekonomi yang melanggar hukum, apalagi yang berpotensi merusak fungsi lingkungan dan akademik.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu dilibatkan secara aktif untuk mengusut dan menindak pelaku kejahatan lingkungan ini.
Perubahan kepemimpinan di Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan turut menjadi sorotan. Dengan digantikannya David Muhammad oleh Leonardo Gultom sejak 21 April 2025, Sarkowi berharap ada terobosan dan semangat baru dalam penyelesaian kasus-kasus serupa, khususnya yang menyangkut pelanggaran hukum di kawasan konservasi dan pendidikan.
āSiapapun pejabatnya, tanggung jawabnya sama: menegakkan hukum lingkungan. Kami menunggu langkah nyata dari Gakkum untuk mengakhiri kegiatan tambang ilegal ini,ā ujarnya.
Isu tambang liar di lahan milik Unmul bukan hal baru, namun sampai saat ini belum ada penyelesaian tuntas. Padahal, lahan tersebut merupakan aset negara yang seharusnya digunakan untuk kegiatan akademik dan penelitian.
Sarkowi menegaskan bahwa DPRD siap memfasilitasi koordinasi lintas instansi agar persoalan ini bisa segera ditangani. Ia juga berharap publik terus mengawasi dan memberi tekanan agar lembaga terkait tidak mengabaikan persoalan serius ini.(Adv)
