SAMARINDA ā Masalah pembangunan infrastruktur di kawasan hulu Kutai Kartanegara (Kukar) masih menjadi sorotan serius DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) karena tantangan geografis yang cukup ekstrem. Kondisi alam berupa banyaknya aliran sungai dan akses yang sulit menjadikan pembangunan di wilayah tersebut memerlukan pendekatan khusus.
Firnadi Ikhsan, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, menyatakan bahwa meskipun anggaran belanja daerah Kukar tergolong besar, yakni sekitar Rp13 hingga Rp14 triliun, pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman masih belum optimal.
āDaerah hulu Kukar didominasi kawasan perairan. Untuk membangun jalan di sana bukan perkara mudahāstruktur jalannya perlu diperkuat dengan jembatan atau sistem konstruksi khusus yang tahan terhadap kondisi alam,ā jelas Firnadi pada Jumat, 16 Mei 2025.
Ia menegaskan bahwa banyak proyek infrastruktur di wilayah tersebut cepat rusak jika tidak dirancang sesuai dengan karakteristik lingkungan, terutama karena fluktuasi permukaan air yang cukup ekstrem di musim-musim tertentu.
DPRD Kaltim, menurut Firnadi, mendorong adanya perencanaan pembangunan jangka panjang yang lebih adaptif terhadap medan seperti ini, agar anggaran tidak terus-menerus terserap untuk perbaikan yang berulang.
Selain itu, ia menyoroti perlunya penyesuaian proporsi pengeluaran anggaran. Firnadi menilai bahwa alokasi dana untuk infrastruktur dasar harus menjadi prioritas dibanding pembiayaan kegiatan non-essensial seperti hiburan.
āKita harus utamakan kepentingan masyarakat banyak. Anggaran seharusnya lebih difokuskan untuk pembangunan yang berdampak luas dan berjangka panjang, bukan sekadar seremonial atau event sesaat,ā tegasnya.(Adv)
