Samarinda – Rencana kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait program kampung petani dan kampung nelayan masih menuai tanda tanya dari sisi legislatif.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima penjelasan ataupun komunikasi formal dari Gubernur Kaltim mengenai rencana kolaborasi tersebut.
“Memang ada kabar soal penjajakan kerja sama antara Kaltim dan Jawa Barat, khususnya soal pengembangan kampung petani dan nelayan. Tapi sejauh ini belum ada laporan resmi yang kami terima dari Gubernur,” ujarnya Senin (19/5/2025).
Ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim belum dapat memberikan sikap atau pandangan apapun karena belum memperoleh informasi secara menyeluruh dari pihak eksekutif. Hasanuddin pun berharap agar Gubernur segera menyampaikan detail rencana tersebut kepada lembaga legislatif.
“Kalau memang ada rencana besar seperti itu, akan lebih baik kalau dibahas bersama DPRD, supaya semua aspek bisa ditinjau, baik dari sisi anggaran, sosial, maupun peraturan,” tambahnya.
DPRD Kaltim sendiri dijadwalkan akan menggelar pertemuan koordinasi dengan Gubernur Harum dalam waktu dekat. Dalam agenda tersebut, pembahasan kerja sama dengan Jabar akan menjadi salah satu topik yang akan diangkat.
Wacana kerja sama mencuat setelah pertemuan antara Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud (Harum) dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) di Subang pada awal Mei lalu. Dalam diskusi tersebut, Gubernur Jabar menawarkan program pengiriman petani dan nelayan dari Jawa Barat ke Kaltim, di mana mereka akan diberikan lahan, tempat tinggal, dan fasilitas kerja di sektor pertanian dan kelautan.
Menurut Dedi Mulyadi, langkah ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan dan perikanan di Kalimantan Timur serta Ibu Kota Nusantara (IKN), mengingat potensi lahan yang masih luas dan belum tergarap secara maksimal.
Menanggapi inisiatif tersebut, Gubernur Harum menyatakan keterbukaannya dan bahkan menyebut peluang kerja sama dapat diperluas ke sektor pendidikan tinggi.
Meski demikian, Ketua DPRD Kaltim menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi legislatif sebelum program ini dijalankan. “Kita harus duduk bersama dulu. Supaya kebijakan yang diambil tidak menimbulkan polemik di kemudian hari,” tutup Hasanuddin.(Adv)
