Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Damayanti menyoroti keterbatasan kapasitas sekolah negeri tingkat SMA/SMK di Kota Balikpapan yang dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh lulusan SMP.
Kondisi ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Provinsi Kaltim terkait kesiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, Selasa (10/6/2025).
Damayanti menyampaikan, saat ini hanya sekitar separuh dari lulusan SMP yang bisa melanjutkan ke sekolah negeri. Situasi tersebut menurutnya menjadi indikator lemahnya pemerataan akses pendidikan menengah di wilayah perkotaan yang padat penduduk.
“Daya tampung sekolah negeri di Balikpapan hanya sanggup menampung 51 persen lulusan SMP. Artinya ada hampir separuh anak-anak kita yang terpaksa mencari sekolah swasta karena tidak ada tempat di sekolah negeri,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele dan harus segera direspons dengan kebijakan yang berpihak pada hak anak untuk mendapatkan pendidikan layak. Menurutnya, pemerintah provinsi perlu hadir memberikan solusi, termasuk dengan memberikan dukungan terhadap siswa yang masuk ke sekolah swasta.
“Jika siswa tidak tertampung di sekolah negeri, maka pemerintah perlu membantu. Bisa dengan memberikan subsidi agar biaya sekolah swasta tidak menjadi beban berat bagi orang tua,” jelas Damayanti.
Terkait upaya jangka panjang, ia mengakui bahwa rencana pembangunan sekolah negeri baru di Balikpapan terkendala keterbatasan lahan. Maka dari itu, salah satu opsi yang layak dipertimbangkan adalah pembangunan sekolah bertingkat atau pemanfaatan aset tanah milik pemerintah provinsi.
“Ketersediaan lahan memang tantangan besar di kota seperti Balikpapan. Tapi harus dicari solusinya. Gunakan lahan milik pemprov jika memungkinkan, dan kalau perlu bangun sekolah dengan konsep vertikal,” katanya.
Selain menambah sekolah baru, Damayanti juga mendorong optimalisasi ruang belajar di sekolah yang sudah ada dan memastikan peran sekolah swasta tetap diperhitungkan dalam sistem pendidikan. Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap sekolah swasta penting untuk menciptakan akses pendidikan yang adil.
“Sekolah swasta tidak bisa dipisahkan dari sistem pendidikan kita. Pemerintah harus bantu meringankan biaya, entah melalui subsidi atau program seperti di sekolah negeri. Semua anak berhak atas pendidikan yang setara,” tutupnya.(Adv)
