Ekti Imanuel Soroti Ketimpangan Akses Pendidikan di Mahulu, Dorong Pembangunan SMK Baru

Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel menegaskan perlunya perhatian serius terhadap sektor pendidikan di Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu).

Menurutnya, ketimpangan fasilitas pendidikan di wilayah perbatasan tersebut masih menjadi persoalan utama yang belum tertangani secara optimal.

Ekti menyampaikan, upaya peningkatan akses pendidikan terus diupayakan dan berkomunikasi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, termasuk wacana pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baru untuk Mahulu.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang membawahi Kutai Barat dan Mahulu. Salah satu hal yang dibahas adalah peluang pembangunan SMK di Mahulu,” ujarnya.

Ia menyoroti kondisi di Ujoh Bilang, pusat pemerintahan Mahulu, yang hingga kini hanya memiliki satu sekolah menengah atas negeri. Dengan kapasitas sekitar 400 siswa, sekolah tersebut dinilai tidak lagi mampu menampung jumlah pelajar yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Sudah tidak ideal kalau hanya ada satu SMA Negeri. Kita butuh tambahan sekolah agar pemerataan akses pendidikan bisa diwujudkan,” kata Ekti.

Namun, ia menekankan bahwa inisiatif pembangunan harus ditopang oleh dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan lahan. Ekti mendorong agar Pemkab Mahulu segera mengalokasikan tanah hibah untuk mempercepat proses perencanaan.

“Komitmen dari daerah sangat diperlukan, terutama dalam bentuk penyediaan lahan. Tanpa itu, pembangunan tidak bisa jalan,” jelasnya.

Mahulu saat ini tercatat baru memiliki empat SMA Negeri. Sementara rencana pembangunan SMK tengah dikaji, termasuk penentuan jurusan yang relevan dengan potensi lokal dan kebutuhan tenaga kerja di wilayah perbatasan.

Di sisi lain, untuk wilayah Kutai Barat, Ekti menilai ketersediaan sekolah sudah cukup merata. Namun, penguatan kualitas tetap diperlukan melalui pendirian sekolah unggulan sebagai pusat pembelajaran berkualitas.

“Di Kubar, kita mengarah pada pengembangan sekolah model unggulan. Fokusnya bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas,” jelasnya lagi.

Ekti menyatakan bahwa langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi menyeluruh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong kesetaraan pendidikan di seluruh pelosok, termasuk kawasan yang masuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Pendidikan adalah hak semua anak bangsa, termasuk yang berada di Mahulu. Tugas kita memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang,” tutupnya.(Adv)