Samarinda – Untuk menjaga citra DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) tetap bersih dan dipercaya masyarakat, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim meningkatkan pengawasan terhadap tingkat kedisiplinan para anggota dewan, terutama terkait absensi dalam rapat-rapat paripurna.
Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, menekankan bahwa setiap legislator wajib menunjukkan tanggung jawab moral dan politik melalui kehadiran aktif di forum resmi DPRD.
“Rapat paripurna bukan sekadar seremonial. Ini forum strategis untuk pengambilan keputusan penting. Jika ada yang mangkir tanpa alasan jelas, itu bisa mencerminkan kelalaian dalam menjalankan tugas,” ujar beberapa waktu lalu
Ia menjelaskan, mekanisme sanksi telah disusun secara berjenjang. Legislator yang tidak hadir tanpa keterangan hingga tiga kali akan menerima teguran lisan melalui fraksi masing-masing. Jika ketidakhadiran terus berlanjut hingga enam kali berturut-turut, BK akan mengeluarkan teguran tertulis resmi.
“Teguran itu akan kami tembuskan ke pimpinan DPRD dan fraksi untuk menjadi perhatian serius. Kalau tetap tidak ditanggapi, kami bisa ajukan PAW,” jelasnya.
Subandi menyebut, hingga kini belum ada legislator yang sampai dikenai sanksi tertulis, namun sejumlah nama sudah masuk dalam pemantauan karena tidak hadir tiga kali berturut-turut.
“Kami belum sampai pada tahap ekstrim. Tapi pengawasan jalan terus. Karena ini juga menyangkut marwah lembaga,” tambahnya.
Lebih lanjut, politisi dari Fraksi PKS itu mengatakan, tingginya harapan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat harus dijawab dengan kedisiplinan tinggi dan kehadiran yang konsisten. Ia menilai, absensi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dapat mencederai kepercayaan konstituen.
“Masyarakat sekarang kritis. Mereka menilai dari apa yang mereka lihat. Kalau anggota dewan sering absen, pasti akan dipertanyakan,” ujarnya.
Untuk itu, BK membuka akses partisipasi publik agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan memberikan laporan jika menemukan indikasi pelanggaran kedisiplinan.
“Silakan sampaikan ke kami jika ada informasi soal anggota dewan yang malas hadir. Kami akan respons dan lakukan klarifikasi. Ini bagian dari penguatan integritas DPRD,” tutup Subandi.(Adv)
