Samarinda – Ketimpangan fasilitas pendidikan menengah di Kota Balikpapan menjadi perhatian serius Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi.
Ia menyoroti kurangnya jumlah SMA dan SMK di kota tersebut yang tidak seimbang dengan banyaknya lulusan SMP setiap tahunnya.*
Menurut Nurhadi, saat ini jumlah SMP negeri di Balikpapan sudah cukup memadai, bahkan cenderung berlebih. Namun sayangnya, ketersediaan sekolah menengah atas dan kejuruan belum mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat.
“Jumlah SMP kita cukup, ada sekitar 28 sekolah. Tapi untuk SMA dan SMK sangat terbatas. Ini jelas tidak ideal mengingat tiap tahun lulusan SMP terus bertambah,” jelasnya pada Selasa (17/6/2025).
Ia menuturkan, Pemerintah Provinsi Kaltim sebenarnya memiliki komitmen untuk membangun unit sekolah baru, namun terkendala oleh persoalan klasik: keterbatasan lahan.
“Pemprov siap membangun, tapi lahannya belum ada. Ini yang menjadi hambatan utama. Kami dorong agar Pemkot Balikpapan bisa menyediakan lahan melalui mekanisme hibah,” ujarnya.
Nurhadi menilai, langkah hibah tanah dari pemkot kepada pemerintah provinsi merupakan solusi yang paling realistis, dibanding tarik ulur status aset yang kerap memicu konflik administratif. Ia mencontohkan rencana pemanfaatan lahan eks Hotel Royal sebagai model kerja sama antara dua pemerintah daerah.
“Daripada menunggu status lahan yang belum jelas, lebih baik pakai pola seperti Hotel Royal—pemkot siapkan lahannya, pemprov bangun fasilitasnya,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa kasus lahan kerap menjadi penghambat pembangunan, seperti yang terjadi pada lahan Puskib yang hingga kini masih belum tuntas karena polemik kepemilikan.
“Kita tidak bisa terus membiarkan urusan tanah menghambat pembangunan, apalagi untuk pendidikan. Ini kebutuhan dasar masyarakat,” tambahnya.
Nurhadi menegaskan, keterbatasan SMA dan SMK di Balikpapan harus segera diatasi demi memastikan anak-anak lulusan SMP bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus keluar kota atau berebut kursi di sekolah yang terbatas.
“Pendidikan menengah harus bisa diakses oleh semua warga, terutama yang kurang mampu. Jangan sampai mereka terhambat hanya karena tidak ada sekolah yang cukup,” tutupnya.
