Pembangunan Rumah Sakit di Balikpapan Timur, Nurhadi: Fasilitas Kesehatan Tak Bisa Lagi Ditunda

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi

Samarinda – Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan di Balikpapan Timur kembali menjadi perhatian serius anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi.

Ia menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit di wilayah tersebut harus segera diwujudkan. Hingga saat ini, masyarakat Balikpapan Timur belum memiliki rumah sakit sendiri dan harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan layanan medis memadai.

Bacaan Lainnya

ā€œBalikpapan Timur belum punya rumah sakit hingga hari ini. Saya sudah bicara langsung dengan Ketua DPRD Kaltim agar percepatannya masuk prioritas. Ini menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat,ā€ ujar Nurhadi, Selasa (17/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa dari sisi perencanaan, proyek pembangunan rumah sakit tersebut sebenarnya sudah cukup siap. Hanya saja, proses eksekusi di lapangan tinggal menunggu penganggaran dan pelaksanaan. Situasinya berbeda dengan Balikpapan Barat yang masih terkendala soal lahan.

ā€œKalau Balikpapan Timur tinggal dijalankan saja. Tidak seperti di Barat yang masih menghadapi persoalan lahan,ā€ jelas politisi asal daerah pemilihan Balikpapan ini.

Sebagai wakil rakyat yang berasal dari wilayah tersebut, Nurhadi merasa punya tanggung jawab moral untuk mengawal percepatan pembangunan fasilitas kesehatan itu. Ia menyebut, seluruh anggota DPRD Kaltim dari Dapil Balikpapan sudah satu suara mendukung proyek tersebut.

ā€œKami siap membantu melalui mekanisme bantuan keuangan daerah. Kalau perlu, kita dorong anggarannya lewat skema bankeu provinsi,ā€ katanya.

Ia juga menuturkan bahwa komunikasi dengan Ketua DPRD Balikpapan sudah dilakukan untuk menyamakan visi antara pemerintah kota dan provinsi, agar proses pembangunan bisa berjalan tanpa hambatan birokrasi.

ā€œYang terpenting sekarang adalah kolaborasi. Rumah sakit ini menyangkut pelayanan dasar yang harus dirasakan langsung oleh masyarakat Balikpapan Timur,ā€ tegasnya.

Nurhadi berharap pemerintah daerah bisa lebih responsif dalam menindaklanjuti kesiapan ini, karena menurutnya, keterlambatan hanya akan memperpanjang ketimpangan akses layanan kesehatan di wilayah Balikpapan.(Adv)

Pos terkait