Samarinda ā Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kalimantan Timur yang digelar pada Selasa, (17/6/2025) menjadi ajang bagi tujuh fraksi di parlemen untuk mengkritisi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Berbagai isu strategis disorot mulai dari tindak lanjut audit BPK, penanganan kemiskinan, penyerapan dana karbon, efektivitas anggaran, hingga kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Shemmy Permata Sari, menekankan pentingnya segera menindaklanjuti catatan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, khususnya dalam aspek pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan. Ia juga mendorong penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar permasalahan serupa tidak berulang di masa mendatang.
Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Andi Muhammad Afif Rayhan Harun mengangkat isu kemiskinan. Meskipun secara statistik angka kemiskinan menurun dari 6,11persen menjadi 5,78 persen, ia mencatat bahwa indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat.
“Ini berarti masyarakat miskin semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada ketimpangan yang makin terasa,” tegasnya.
Sorotan juga datang dari Fraksi PDIP yang diwakili Guntur, yang menyoroti lambannya distribusi dana karbon kepada desa-desa yang berhak sejak tahun 2022. Ia meminta penjelasan rinci terkait kendala yang menyebabkan proses pencairan tersebut belum terealisasi optimal.
Dari Fraksi PKB, Sulasih menilai serapan anggaran di sektor pendidikan dan infrastruktur masih rendah. Sementara itu, Fraksi PAN-NasDem melalui Abdul Giaz meminta Pemprov lebih serius dalam memaksimalkan belanja daerah untuk mendukung sektor UMKM dan penguatan ekonomi lokal.
āSerapan anggaran rendah menjadi pertanyaan besar. Pemerintah perlu memberikan penjelasan mendetail atas penyebabnya,ā ucap Abdul Giaz.
Kritik juga disampaikan Fraksi PKS melalui Subandi, yang menyoroti kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah yang dinilai masih jauh dari harapan. Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan kinerja keuangan BUMD serta penyesuaian target yang lebih realistis dan berbasis profitabilitas.
Fraksi DemokratāPPP yang diwakili oleh Nurhadi Saputra menambahkan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat, khususnya dalam penyediaan infrastruktur strategis. Ia menyoroti kondisi Jalan Mulawarman di Balikpapan yang merupakan jalur utama menuju Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, namun hingga kini masih memerlukan penanganan serius.
Sebagai tanggapan, Pemprov Kaltim menyatakan kesiapannya untuk merespons seluruh masukan yang disampaikan fraksi-fraksi. Komitmen disampaikan untuk memperkuat sistem pengawasan internal, memperbaiki akurasi data kemiskinan, mempercepat realisasi dana karbon, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja publik.
DPRD Kaltim juga menyatakan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap tindak lanjut semua rekomendasi, agar pelaksanaan APBD 2024 tidak hanya sekadar pencapaian angka, melainkan benar-benar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
āSetiap catatan dan kritik ini merupakan bentuk pengawalan agar kebijakan anggaran tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata masyarakat,ā pungkasnya.(Adv)
