DPRD Kaltim Minta Peninjauan Aktivitas Tambang Pasca Longsor di Sanga-Sanga

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi.

Samarinda – Insiden tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, menuai perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim).

Peristiwa tersebut mengganggu jalur utama warga sekaligus menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak jangka panjang aktivitas pertambangan di sekitar area tersebut.

Bacaan Lainnya

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi menilai perlunya kajian menyeluruh terhadap izin dan operasional tambang di wilayah yang terdampak.

Ia menduga kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, seperti berkurangnya tutupan lahan dan perubahan kontur tanah, berpotensi besar menjadi pemicu longsor.

ā€œKondisi geografis yang terganggu oleh penambangan tanpa pengawasan ketat bisa membahayakan masyarakat. Apalagi jika jaraknya berdekatan dengan infrastruktur publik,ā€ ujar Reza dalam keterangannya.

Menurutnya, longsoran tersebut tidak hanya menimbulkan antrean kendaraan dan keterlambatan distribusi logistik, tetapi juga memperparah kerentanan wilayah terhadap bencana serupa di masa mendatang.

Ia meminta Pemprov Kaltim untuk segera mengambil tindakan perbaikan terhadap kerusakan infrastruktur sekaligus meninjau ulang zona rawan tambang dalam perencanaan tata ruang.

ā€œEvaluasi izin tambang harus dilakukan dengan serius. Pengawasan terhadap pelaksanaan standar operasional perusahaan sangat penting agar tidak merugikan warga,ā€ tegas politisi Partai Gerindra itu.

Lebih lanjut, Komisi III DPRD akan menggagas dialog lintas instansi terkait upaya mitigasi bencana dan pengelolaan kawasan tambang yang berkelanjutan.

Reza juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan laporan terkait dampak negatif industri ekstraktif.

ā€œKami ingin membangun sistem pengawasan bersama yang kuat. DPRD siap mengawal dan mendorong setiap langkah kebijakan yang berpihak pada keselamatan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan,ā€ katanya.

Ia menegaskan momentum ini harus dimanfaatkan sebagai titik tolak dalam memperbaiki tata kelola industri tambang di Benua Etam.

ā€œJangan sampai kepentingan ekonomi lebih diutamakan daripada keselamatan warga. Keselamatan harus jadi prioritas utama,ā€ pungkasnya.(adv)

Pos terkait