Guntur Desak Perbaikan Jalan di Kukar, Kubar, dan Kutim: Jangan Biarkan Masyarakat Menanggung Dampaknya

Samarinda– Infrastruktur jalan yang rusak di wilayah pedalaman Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi perhatian serius Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur.

Ia menyoroti kondisi jalan di beberapa daerah, seperti Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar), dan Kutai Timur (Kutim) yang dinilai sudah lama membutuhkan penanganan konkret.

Guntur menekankan agar pemerintah daerah tidak lagi menunda-nunda penanganan jalan rusak dan segera menertibkan aktivitas kendaraan berat milik perusahaan tambang dan sawit yang selama ini memperparah kerusakan jalan umum.

“Jalan-jalan di pedalaman Kukar hingga Kubar rusaknya sangat parah. Termasuk ruas Bayan yang belum lama ini dilalui Pak Gubernur saat kunjungan ke DPRD Kutai Barat,” ujarnya.

Menurutnya, jalur tersebut dulunya berupa rawa yang kemudian ditimbun untuk dijadikan akses penghubung antarwilayah. Namunnkarena sering terendam banjir dan tidak didukung infrastruktur permanen, jalan tersebut kembali rusak meski sempat diaspal.

“Sekitar 15 kilometer di sana belum semenisasi. Tapi saat ini sudah mulai ditangani dengan cor beton, dan itu langkah yang lebih tepat untuk kondisi geografis seperti itu,” jelasnya.

Ia berharap kepala daerah yang baru dilantik bisa menjadikan pembangunan jalan sebagai agenda utama, mengingat tantangan geografis Kukar yang cukup ekstrem dan wilayahnya yang sangat luas.

“Perjalanan darat dari Samarinda bisa memakan waktu hingga delapan jam. Ini menggambarkan betapa besar tantangan pembangunan di sana,” tambahnya.

Guntur juga mengkritisi penggunaan jalan umum oleh truk-truk tambang dan perusahaan besar lainnya yang membawa muatan berlebih. Menurutnya, hal itu tidak adil bagi masyarakat karena infrastruktur milik publik menjadi rusak akibat aktivitas bisnis swasta.

“Jalan ini bukan untuk kendaraan tambang atau sawit. Perusahaan seharusnya membangun jalannya sendiri. Ini jalan rakyat, bukan jalan industri,” tegasnya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah memperkuat komunikasi dengan pihak perusahaan dan masyarakat agar tercipta solusi yang saling menguntungkan.

“Kolaborasi itu penting. Kita tidak menolak investasi, tapi jangan sampai masyarakat jadi korban karena abai terhadap infrastruktur,” tutup Guntur.(Adv)