Samarinda ā Sekretaris Komisi l DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin menyoroti pentingnya penanganan banjir secara terintegrasi di wilayah perbatasan antara Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Ia menegaskan bahwa solusi parsial dan pendekatan sektoral sudah tidak relevan untuk mengatasi persoalan banjir yang terus berulang setiap tahun.
Menurutnya, problem banjir di perbatasan dua wilayah ini kerap menimbulkan kebingungan di lapangan karena tidak ada kejelasan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
Ia mengingatkan bahwa tarik-menarik tanggung jawab justru menciptakan ketidakpastian dan memperlemah kepercayaan publik terhadap penanganan bencana.
āSudah saatnya kita berpikir secara lintas batas administrasi. Penanggulangan banjir tak bisa lagi ditangani hanya oleh satu pihak,ā kata Salehuddin usai menghadiri rapat di Gedung DPRD Kaltim.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara (Kukar). Ia menekankan bahwa karakter geografis Samarinda dan Kukar sangat berbeda dan menuntut strategi mitigasi yang kontekstual. Samarinda yang berbukit memiliki risiko longsor, sementara Kukar didominasi kawasan rawa yang rentan banjir musiman.
Ia menyoroti perlunya perencanaan yang berbasis pada data lingkungan, termasuk pemanfaatan peta geospasial dan kajian tata ruang, agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Menurutnya membangun tanggul atau memperlebar drainase tanpa analisis menyeluruh hanya akan mengulang pola kegagalan dari tahun ke tahun.
āKalau kita terus-menerus bersikap reaktif, ya masalahnya tidak akan selesai. Harus dimulai dari tahap pencegahan dengan perencanaan jangka panjang yang matang,ā ujarnya.
Salehuddin juga menekankan kawasan Samarinda dan Kukar bukan sekadar jalur pemukiman, tapi merupakan koridor vital ekonomi dan logistik.
Ia menilai bahwa jika banjir terus dibiarkan tanpa penanganan terpadu, maka akan berdampak sistemik terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan stabilitas sosial.
Ia mendorong agar instansi teknis seperti Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, dan BPBD segera menyusun skenario terpadu penanganan banjir yang melibatkan lintas sektor, termasuk pihak swasta.
Menurutnya, banyak perusahaan yang beroperasi di daerah rawan banjir namun belum dilibatkan secara optimal dalam upaya mitigasi.
āIni bukan tugas satu dinas saja. Kita butuh pendekatan kolaboratif. Harus ada skema terpadu dan anggaran yang jelas,ā ujarnya.
Tak hanya soal kebijakan pemerintah, Salehuddin juga mengingatkan pentingnya partisipasi warga dalam upaya pencegahan banjir.
Ia menilai edukasi lingkungan, pengelolaan sampah, dan kesadaran menjaga saluran air adalah fondasi dari ketahanan masyarakat terhadap bencana.
āBanjir bukan nasib. Ini akibat dari tata kelola yang salah dan kurangnya kesadaran kolektif. Kalau semua pihak serius, tentu bisa dicegah,ā pungkasnya.(Adv)
