Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie menyoroti minimnya ketersediaan lapangan kerja di ibu kota Kaltim yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka kriminalitas.
Menurutnya, masalah ini tidak hanya sebatas ekonomi, melainkan sudah menyentuh aspek sosial dan keamanan masyarakat.
Novan menjelaskan, pertumbuhan penduduk Samarinda yang terus melonjak tanpa diiringi penyediaan pekerjaan layak, menciptakan tekanan sosial baru. Situasi ini, kata dia, bisa mendorong sebagian masyarakat menempuh jalan pintas melalui tindak kejahatan.
“Pemerintah perlu memikirkan bagaimana menciptakan kondisi agar warga tidak tergoda berbuat kriminal. Salah satunya dengan memastikan tersedianya lapangan kerja yang mudah diakses,” tegasnya (01/10/2025).
Ia mencontohkan maraknya pencurian fasilitas umum, seperti kabel listrik hingga tutup drainase. Menurut Novan, kasus-kasus tersebut erat kaitannya dengan faktor ekonomi. Karena itu, pemerintah kota perlu memperluas akses kerja dan peluang usaha agar masyarakat tidak terjebak pada pilihan ilegal.
“Dengan kondisi ekonomi yang stabil, tingkat kriminalitas dapat ditekan secara signifikan,” tambahnya.
Meski begitu, Novan mengingatkan bahwa menurunnya angka kriminal tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya upaya pencegahan sejak dini agar potensi kejahatan dapat diminimalisir.
“Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat mampu mencegah tindak kriminal sejak awal,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi muda ini menilai keamanan kota akan lebih kokoh jika dibangun di atas fondasi kesejahteraan sosial. Untuk itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari dunia usaha hingga komunitas lokal, dalam menyediakan peluang kerja. Sementara pemerintah wajib menghadirkan regulasi serta program pemberdayaan yang nyata.
“Jika semua pihak terlibat, baik lewat kebijakan maupun inisiatif masyarakat, maka angka kriminal bisa ditekan dan kualitas hidup warga meningkat,” jelasnya.
Dari perspektif yang lebih luas, desakan DPRD ini menjadi pengingat bagi Pemkot Samarinda agar tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga dituntut menyiapkan strategi ekonomi inklusif yang mampu menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.
“Dengan keterlibatan semua pihak, Samarinda optimistis dapat menciptakan lingkungan yang aman sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja bagi warganya,” pungkasnya. (Adv/Dprd Samarinda)
