Samarinda — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat kembali jadi sorotan setelah kasus dugaan distribusi makanan basi di SMAN 13 Samarinda pada Agustus 2025 lalu. Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, menegaskan evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan.
Celni menilai, program yang seharusnya mendukung kesehatan dan pemenuhan gizi pelajar justru tercoreng akibat lemahnya pengawasan di lapangan. Ia memastikan DPRD akan memanggil vendor penyedia, melakukan klarifikasi, hingga meninjau langsung dapur produksi penyedia MBG.
“Ini menyangkut kebutuhan dasar siswa. Kami tidak ingin ada kompromi terhadap kualitas makanan. Vendor yang lalai harus bertanggung jawab,” tegas Celni, Senin (22/9/2025).
Selain itu, DPRD juga mendorong pemerintah kota dan provinsi untuk memperketat sistem pengawasan. Setiap mata rantai distribusi, mulai dari bahan baku hingga penyajian, harus memenuhi standar kebersihan dan gizi.
Celni menegaskan, program MBG adalah agenda strategis yang tidak boleh sekadar formalitas.
“Kalau pengawasan setengah-setengah, tujuan untuk memperbaiki gizi pelajar tidak akan tercapai,” pungkasnya. (Adv/Dprd Samarinda)
