Samarinda– Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus bergulir sebagai bagian dari transformasi besar-besaran pemerintahan Indonesia. Namun, di balik megahnya rencana itu, muncul kekhawatiran mengenai kesiapan wilayah-wilayah penyangga yang mendukung kawasan inti IKN.
Abdurahman KA, Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, menyoroti kurangnya perhatian terhadap Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser. Dua wilayah yang berada di sekitar kawasan inti IKN ini menurutnya belum mendapatkan dukungan maksimal dari sisi infrastruktur, khususnya akses jalan.
“Kalau kita bicara IKN, maka tak hanya kawasan inti yang harus diperhatikan, tapi juga jalur penyangganya. Tanpa konektivitas yang baik, mobilitas akan terhambat dan pembangunan pun tersendat,” kata Abdurahman saat ditemui media pada Senin, (19/5/2025).
Ia mengungkapkan bahwa total bantuan keuangan (bankeu) dari Pemprov Kaltim untuk infrastruktur jalan di dua kabupaten tersebut pada tahun 2025 hanya berkisar Rp200 miliar. Angka ini menurutnya belum mencerminkan urgensi posisi strategis PPU dan Paser dalam menyokong pengembangan IKN.
“Saya nilai anggaran itu masih sangat minim. Jalan-jalan penghubung utama di PPU dan Paser seharusnya menjadi prioritas. Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi hambatan serius bagi kelancaran IKN,” jelas legislator asal daerah pemilihan PPU–Paser tersebut.
Abdurahman juga menyinggung soal status sejumlah ruas jalan yang hingga kini belum dikategorikan sebagai jalan provinsi. Kondisi ini menyulitkan proses penganggaran karena pengelolaan jalan di luar status provinsi memerlukan pendekatan pendanaan berbeda.
“Jika tidak bisa diubah status jalannya, maka setidaknya alokasi bankeu harus ditambah agar pembangunan tetap bisa dijalankan. Tidak boleh stagnan,” tegasnya.
Ia menambahkan, semua anggota legislatif dari dapil PPU dan Paser, baik yang berasal dari Paser (empat orang) maupun dari PPU (tiga orang), memiliki komitmen yang sama untuk memperjuangkan peningkatan anggaran infrastruktur di wilayah mereka.
“Ini bukan soal daerah mana yang lebih dulu atau lebih penting. Kami satu suara untuk memastikan PPU dan Paser tidak tertinggal,” ujarnya.
Abdurahman pun mengingatkan bahwa ketimpangan antara IKN sebagai kawasan pusat dan wilayah sekitarnya justru dapat menciptakan kesenjangan pembangunan baru, yang bertentangan dengan semangat pemerataan yang diusung oleh proyek pemindahan ibu kota.
“Kalau akses pendukung macet, distribusi logistik dan transportasi orang ke dan dari IKN akan terganggu. Maka sudah seharusnya Pemprov Kaltim mengambil langkah korektif dengan menambah anggaran infrastruktur untuk daerah penyangga ini,” tutupnya.(Adv)
