Samarinda ā Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandi menyoroti belum adanya kejelasan penyelesaian terkait status pengelolaan Hotel Royal, aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang hingga kini belum menunjukkan progres berarti.
Agus menilai lambatnya penyelesaian sengketa pengelolaan hotel tersebut hanya akan memperpanjang kerugian daerah.
Ia menegaskan, Pemprov Kaltim harus segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak pengelola yang diduga telah melanggar perjanjian kerja sama.
āSudah terlalu lama tak ada kejelasan. Kalau memang ada pelanggaran kontrak, ya harus segera ditindak. Jangan terus digantung seperti ini,ā ujarnya saat ditemui beberapa waktu lalu.
Menurutnya, membiarkan aset bernilai strategis itu tidak termanfaatkan hanya akan merugikan masyarakat dan pemerintah.
Ia pun menyarankan agar bangunan bekas Hotel Royal dapat dialihfungsikan menjadi fasilitas yang menunjang kebutuhan pemerintahan.
āKalau memang tidak bisa dikomersialkan lagi, kenapa tidak dijadikan guest house? Pemerintah daerah pasti butuh tempat representatif untuk menerima tamu dari luar,ā usulnya.
Terkait potensi pemrosesan hukum terhadap pelanggaran kontrak yang terjadi, Agus menyatakan bahwa hal itu menjadi ranah eksekutif.
Katanya, DPRD tak akan ikut campur dalam urusan pidana, namun tetap mendorong agar penyelesaian secara administratif segera ditempuh.
āKalau sampai ke ranah hukum, ya biar pemerintah yang menindaklanjuti. Tapi secara administratif, kontraknya harus segera diselesaikan agar tidak terus jadi beban,ā jelas politisi Gerindra itu.
Agus juga meminta agar Pemprov Kaltim tidak menunda-nunda keputusan yang diperlukan. Kejelasan status dan pemanfaatan Hotel Royal, lanjutnya, penting agar tidak terus menjadi masalah berlarut-larut.
āPrinsipnya, kami ingin aset daerah itu digunakan secara optimal. Kalau hanya dibiarkan, ya mubazir. Harus ada langkah nyata, jangan menunggu sampai bertahun-tahun tanpa kepastian,ā tutupnya.(Adv)
