Samarinda ā Gagasan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang membuka peluang bagi dokter umum untuk melakukan operasi sesar di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Satya Adi Saputra.
Ia menyampaikan bahwa sebagai seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi,Ā Ā operasi sesar bukan prosedur yang bisa ditangani sembarang tenaga medis.
Ia pun menilai rencana tersebut memiliki potensi risiko tinggi terhadap keselamatan ibu dan bayi.
āProsedur sesar membutuhkan kompetensi dan pengalaman yang diperoleh melalui pendidikan spesialis selama bertahun-tahun. Tidak bisa digantikan dengan pelatihan singkat,ā ungkapnya Kamis (22/5)2025).
Andi memahami bahwa kebijakan ini lahir dari kebutuhan untuk mengisi kekosongan dokter spesialis di pelosok.
Namun menurutnya, solusi tersebut justru membuka kemungkinan terjadinya komplikasi serius jika ditangani oleh dokter yang belum memiliki keahlian penuh di bidang tersebut.
Ia menekankan bahwa permasalahan tenaga kesehatan di daerah tidak bisa diselesaikan dengan jalan pintas. Apalagi jika infrastruktur dan peralatan medis di wilayah terpencil masih jauh dari memadai.
āFasilitas di daerah 3T saja belum tentu mendukung tindakan operasi yang aman. Kalau ditambah dengan dokter yang belum sepenuhnya terlatih, potensi malpraktik meningkat,ā jelas politisi Partai Golkar itu.
Sebagai alternatif, Andi mengusulkan strategi jangka panjang berupa insentif khusus untuk mendorong dokter spesialis bersedia ditempatkan di daerah 3T. Insentif tersebut bisa berupa gaji tambahan, fasilitas tempat tinggal, pendidikan bagi anak, dan peralatan medis yang menunjang kerja mereka.
āBerikan mereka alasan yang kuat untuk mengabdi di daerah. Kalau pemerintah serius menyiapkan fasilitas dan kesejahteraan, banyak dokter akan bersedia,ā katanya.
Sementara untuk solusi jangka pendek, Andi menyarankan skema rotasi tenaga spesialis dari rumah sakit besar ke daerah terpencil. Dengan demikian, pelayanan tetap terjaga tanpa membebani dokter umum dengan tugas di luar kapasitas mereka.
Ia juga mendorong perluasan akses layanan kehamilan berkualitas melalui BPJS Kesehatan. Pemeriksaan seperti USG, kata Andi, sudah ditanggung negara dan seharusnya bisa dijangkau seluruh ibu hamil tanpa biaya besar.
āJangan sampai ada anggapan bahwa pemeriksaan kehamilan itu mahal. Semua sudah ditanggung BPJS, termasuk USG,ā tegasnya.(Adv)
