Samarinda – Isu yang mengaitkan prosedur vasektomi dengan pencairan bantuan sosial mengundang tanggapan serius dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra mengingatkan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam menyusun kebijakan publik agar tidak melanggar hak asasi warga negara.
“Vasektomi adalah bentuk kontrasepsi permanen yang seharusnya dilakukan atas dasar kesadaran penuh dari individu, bukan karena tekanan atau iming-iming insentif,” ungkapnya Kamis (22/5/2025).
Ia menegaskan, menjadikan vasektomi sebagai salah satu syarat mendapatkan bansos bukan hanya keliru secara etika, tetapi juga bisa menabrak prinsip-prinsip konstitusi.
“Bansos adalah hak warga negara, bukan bentuk penghargaan yang bisa diberikan hanya jika seseorang tunduk pada kebijakan tertentu yang menyentuh tubuhnya sendiri,” lanjut politisi Partai Golkar itu.
Andi juga mengingatkan bahwa tindakan vasektomi bersifat tidak dapat dibalik. Oleh karena itu, setiap keputusan untuk menjalani prosedur ini harus benar-benar lahir dari pemahaman yang matang dan kehendak pribadi.
“Begitu dilakukan, vasektomi tidak bisa dibatalkan. Tidak adil jika keputusan sebesar ini diambil karena seseorang merasa terpaksa demi bisa menerima bantuan,” katanya.
Ia menilai bahwa pendekatan yang mengkaitkan program keluarga berencana dengan bantuan sosial berpotensi melanggengkan stigma terhadap masyarakat kelas bawah, yang seolah harus ‘membayar’ haknya dengan tubuh mereka.
“Ini bisa jadi bentuk diskriminasi terselubung terhadap kelompok rentan. Seolah-olah mereka tidak layak mendapatkan bantuan kecuali memenuhi syarat tertentu yang merugikan mereka secara personal,” ujar Andi.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah agar mengutamakan edukasi dalam menjalankan program KB. Menurutnya, keberhasilan program ini harus dibangun melalui kesadaran, bukan paksaan.
“Saya dukung penuh program KB, tapi pendekatannya harus manusiawi dan mendidik. Negara tidak boleh hadir sebagai pemaksa, tapi sebagai fasilitator yang menguatkan pemahaman masyarakat,” pungkasnya.(Adv)
