Kutai Kartanegara ā Asisten III Setkab Kukar, Dafip Haryanto, secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik yang mengangkat isu Pemuda, Anak, Disabilitas, Perempuan, dan Budaya. Acara ini dilangsungkan di Ruang Rapat Lantai 2 Bappeda Kukar, pada Senin (05/05/2025).
Dalam sambutannya, Dafip menyampaikan pesan dari Sekda Kukar. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang Tematik merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta berpihak kepada kelompok-kelompok rentan dan strategis.
Kelompok-kelompok yang menjadi fokus Musrenbang ini dianggap sebagai elemen penting dalam proses pembangunan daerah. Namun, sejauh ini mereka belum sepenuhnya mendapatkan ruang yang proporsional, baik dalam perencanaan maupun dalam penganggaran.
āMelalui forum ini, kita ingin menggali aspirasi, menyerap kebutuhan, serta merumuskan usulan program dan kegiatan yang lebih berpihak dan menjawab langsung tantangan-tantangan yang dihadapi kelompok-kelompok ini di lapangan. Selain itu kami juga berharap Musrenbang ini dapat menjadi wadah sinergi antar perangkat daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil, sehingga program yang dihasilkan benar-benar konkrit, terintegrasi, dan berdampak nyata,ā ujarnya.
Dafip turut menyampaikan bahwa Musrenbang Tematik merupakan wujud nyata dari pendekatan Tematik, Integratif, Holistik, dan Spasial. Pendekatan ini sesuai dengan arah yang ditetapkan dalam RPJPD 2025ā2045 serta selaras dengan kebijakan perencanaan di tingkat nasional maupun daerah.
āAtas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas partisipasi aktif dari semua perwakilan OPD serta organisasi maupun stakeholder terkait atas kehadirannya. Tentu melalui forum ini, diharapkan perencanaan pembangunan daerah mampu menjawab isu-isu utama pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkeadilan,ā katanya.
Lebih lanjut, Dafip menekankan pentingnya perencanaan yang fokus, mendalam, dan integratif. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat diakomodasi melalui Musrenbang Tematik yang memungkinkan pembahasan secara khusus terhadap tema prioritas pembangunan nasional maupun daerah.
Dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan, pemerintah daerah dapat menggali persoalan secara komprehensif serta menyusun program yang lebih tajam dan tepat sasaran.
