Samarinda ā Polemik seputar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kerap terjadi tiap tahun kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba.
Ia menyampaikan bahwa sistem yang ada saat ini sudah saatnya dibenahi secara menyeluruh.
āSetiap tahun, PPDB menimbulkan gejolak dan keluhan masyarakat. Ini menandakan bahwa sistem kita belum efektif. Kita perlu melakukan reformasi menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam,ā katanya, Jumat (23/5/2025).
Ia menyebutkan, beban berat dalam proses PPDB umumnya terjadi di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan, di mana jumlah pendaftar jauh melebihi kapasitas sekolah negeri yang tersedia.
Menurutnya, hal tersebut bukan masalah baru, namun solusi yang ditawarkan selama ini belum mampu menyelesaikan akar persoalan.
Selain itu, pada tahun 2025 menurutnya menjadi momen yang tepat untuk memulai langkah konkret dalam memperbaiki sistem penerimaan siswa baru. Tujuan agar tahun ajaran mendatang dapat berjalan lebih tertib dan adil.
“Kami tengah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk merancang strategi jangka panjang,” jelasnya.
Kata dia, salah satu gagasan utama yang dibahas adalah optimalisasi peran sekolah swasta dalam skema PPDB.
āSekolah swasta bukan pelengkap, tapi bisa menjadi mitra penting untuk mengatasi keterbatasan daya tampung. Kita ingin kemitraan ini diatur dengan sistem dan regulasi yang jelas,ā pungkasnya.(adv)
