Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu ungkapkan kekecewaannya apabila kenaikan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara (TPP ASN) namun terdapat OPD yang masih memiliki catatan merah.
Ketua fraksi PAN menelaah kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim yang harusnya memperhatikan kinerja para organisasi perangkat daerah (OPD) dan melakukan tindakan dari program mereka yang tidak berjalan.
“Catatannya saya adalah berharap bu Sekda, OPD-OPD yang merah ini ditongkrongin deh, artinya yang merah itu belum mampu mereaksikan anggaran APBD yang 2023 ini,” Tegas Baharuddin Demmu, Rabu (8/11/2023).
Daya serapan APBD yang rendah membuat Baharuddin ingatkan kepada pemangku kebijakan untuk mengatasi permasalah tersebut.
Kata dia, OPD yang memiliki rapor merah bisa saja terjadi karena tidak ada kemampuan dalam mengelola program. Pemerintah melalui sekda perlu mengevaluasi para OPD terkait sehingga progam dan daya serap APBD dapat diperbaiki.
“Kita kecewa dengan TPP (naik), tapi masih merah-merah terus ini. Jangan-jangan memang tidak bisa bekerja,” ucapnya.
Sekda yang memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi dalam pelaksanaan tugas, perlu menggeser atau memindahkan peran para OPD sehingga tidak terjadi kegagalan program.
“Maka harus dirolling atau digeser mencarikan tempat yang dia cocok, jangan kasih tempat yang dia tidak cocok,” tandasnya. (Adv/Kurniawan/DPRD Kaltim)
