Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Basti Sanggalangi menyampaikan harapannya terhadap realisasi pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan TA 2023 tidak menyisakan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).
Dirinya mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim melalui setiap organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk rumpun stakeholder sebagai mitra kerja terkait dapat meningkatkan kinerjanya.
Memastikan bahwa dana yang telah dialokasikan untuk proyek-proyek pembangunan benar-benar digunakan sesuai dengan perencanaan.
Basti mengatakan jangan sampai anggaran yang telah dibuat dengan menyusun belanja lalu memadupadankannya dengan pendapatan terjadi selisih dan harus ditutup oleh pembiayaan.
“Anggaran perubahan kalau bisa terealisasi semua, jangan ada silpa, semua pekerjaan semua program kalua bisa semua terealisasi,” terangnya kepada awak media, Jumat (20/10/23).
Guna meminimalisir SILPA APBD Perubahan Kutim TA 2023 itu juga, ia menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pelaksana proyek, dan DPRD untuk memastikan bahwa semua proyek berjalan lancar sesuai rencana.
Penyerapan atau realisasi belanja APBD merupakan target kinerja birokrat yang harus dijawab melalui kata terlaksana dengan baik, maksimal, efektif dan efisien. Apa yang telah dianggarkan itu mengikat, kegiatannya patut dilakukan serta harus ada output yang dihasilkan.
“Takunya nanti ada silpa, di 2024 ada lagi, aduh.. harapan saya kepada pemerintah, harapannya saya kepada pemerintah agar dapat terealisasi,” kata dia.
“Diusahakan bagaimana semua SKPD ini bekerja, sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga semua Pembangunan yang di kawal Masyarakat dapat dinikmati,” sambungnya.
Lebih lanjut diutarakannya agar seluruh unsur pemerintahan termasuk anggota DPRD dapat bersama-sama menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD Perubahan TA 2023 di Kabupaten Kutim tercinta ini.(Adv)
