SAMARINDA – Antrean panjang di sejumlah SPBU di Kalimantan Timur menjadi perhatian Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah. Ia mendesak tambahan kuota Pertalite bersubsidi yang dijanjikan untuk 2026 segera direalisasikan agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.
Helmi menyebut kuota BBM bersubsidi yang tersedia saat ini belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Karena itu, ia meminta penambahan kuota hingga 510.000 kiloliter (KL) segera diwujudkan secara utuh.
“Selama ini wilayah kita selalu penuh dengan antrean. Kita berharap janji penambahan kuota (BBM subsidi jenis Pertalite) tahun 2026 menjadi 510.000 KL, dapat segera direalisasikan secara utuh agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan,” kata Helmi saat ditemui di Gedung Olah Bebaya, Jalan Gajah Mada, Samarinda (10/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Helmi saat menghadiri Arusbawah Energy Forum 2026. Menurutnya, forum energi tidak hanya menjadi tempat membahas persoalan pasokan, tetapi juga ruang untuk menyampaikan masukan kepada pemangku kebijakan terkait pengelolaan energi dan masa depan ekonomi daerah.
Helmi juga menyinggung arah pembangunan Samarinda yang ke depan tidak lagi bergantung pada aktivitas pertambangan. Ia menilai pengembangan usaha mikro dan makro perlu diperkuat sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Tapi di satu sisi memang Samarinda akan zero tambang, karena Samarinda ke depan akan lebih fokus pada usaha mikro dan makro untuk pengembangan PAD,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengatakan pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan untuk membahas persoalan antrean BBM. Ia menyebut pihak Pertamina menjanjikan penyaluran sesuai kuota yang disepakati dan berupaya meningkatkan pasokan.
“Patra Niaga telah menjanjikan bahwa kuota pada tahun 2026 akan sesuai dengan kuota (yang disetujui) yakni sebesar 510.000 KL, dan diupayakan bisa mencapai itu bahkan 600.000 KL,” jelas Seno.
Berdasarkan data yang disampaikan, kuota Pertalite Kalimantan Timur yang disetujui untuk 2026 sebesar 508.400 KL. Sementara itu, usulan kebutuhan dari daerah mencapai 1.034.972,72 KL.
Dengan demikian, apabila kuota meningkat menjadi 510.000 KL, penambahannya sekitar 1.600 KL dari alokasi yang telah disetujui sebelumnya. Besaran tersebut masih jauh di bawah usulan kebutuhan daerah.
Seno juga berharap pengelolaan sektor pertambangan dan perminyakan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi daerah, termasuk dengan membuka ruang keterlibatan pengusaha lokal.
“Semoga kejadian kekurangan kuota seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang,” tutup Seno Aji.(adv)
