SAMARINDA ā Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mempertimbangkan kembali aturan batas usia penerima beasiswa jenjang S2 dan S3 dalam program pendidikan GratisPol.
Ia menilai kebijakan yang berlaku saat ini perlu ditinjau agar lebih inklusif di masa mendatang.
Program GratisPol merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Gubernur Rudy Masāud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Namun, menurut Darlis karena program ini masih berada dalam tahap awal pelaksanaan, wajar jika masih ada kekurangan yang perlu diperbai
āIni baru tahun pertama berjalan, tentu banyak hal yang masih dalam tahap penyesuaian, baik dari sisi teknis maupun anggaran. Tapi ini jadi momentum untuk mengevaluasi agar program semakin baik ke depannya,ā ungkap Darlis belum lama ini.
Ia menyoroti khususnya pembatasan usia dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi dasar hukum program tersebut. Bagi Darlis, syarat usia yang terlalu ketat bisa menghambat kesempatan masyarakat yang baru mampu atau ingin melanjutkan pendidikan pascasarjana di usia matang.
āKita paham ada pertimbangan anggaran, tapi di tahun kedua nanti, harus ada pembukaan ruang lebih luas, terutama bagi yang ingin melanjutkan ke S2 dan S3. Jangan sampai ada masyarakat yang layak tapi terhalang hanya karena faktor usia,ā ucapnya.
Politisi asal Kaltim ini juga menyinggung dilema yang dihadapi pemerintah saat ini. Di satu sisi, mereka harus menjaga kesinambungan program dari pemerintahan sebelumnya, di sisi lain janji-janji politik hasil kampanye harus mulai direalisasikan.
āPemerintah sekarang tentu punya beban moral dan politik. APBD sudah mengakomodasi banyak program lama, tapi masyarakat juga menanti realisasi program baru. Ini tantangan besar,ā ujarnya.
Darlis berharap ke depan alokasi anggaran untuk pendidikan bisa ditingkatkan agar program seperti GratisPol bisa menjangkau lebih banyak kalangan, tanpa diskriminasi usia.
Sebab pendidikan harus terbuka bagi semua yang punya semangat belajar, tak peduli umur.
āKita harapkan di tahun kedua program ini bisa lebih tepat sasaran, fleksibel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan,ā tutupnya.(Adv)
