Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengawal Evaluasi Tata Kelola Keuangan Desa dan Tunda Pelatihan untuk 137 Desa guna memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan transparan dan akuntabel. Berdasarkan evaluasi rutin, sebagian besar desa di Kecamatan Tenggarong telah berhasil menerapkan pengelolaan keuangan berbasis digital dengan baik, menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola desa.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa pemerintah desa kini semakin terampil dalam mengelola keuangan secara daring. āDesa-desa di Kukar telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam pengelolaan keuangan digital, yang menjadi fondasi penting untuk tata kelola yang lebih baik,ā ungkapnya pada Kamis (3/7/2025). Namun, ia menegaskan bahwa Evaluasi Tata Kelola Keuangan Desa dan Tunda Pelatihan untuk 137 Desa juga mencakup pengelolaan aset desa, yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan.
Arianto menjelaskan, dana desa yang digunakan untuk belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur atau pembelian lahan, harus dicatat sebagai aset desa. āSetiap pengeluaran untuk belanja modal harus diimbangi dengan pencatatan aset yang akurat agar data keuangan dan aset desa tetap selaras,ā tambahnya. Untuk mendukung hal ini, DPMD Kukar berencana menggelar bimbingan teknis (Bintek) guna meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan aset.
Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Dari 193 desa di Kukar, hanya 56 desa yang dapat mengikuti pelatihan tahun ini. Evaluasi Tata Kelola Keuangan Desa dan Tunda Pelatihan untuk 137 Desa menjadi langkah strategis untuk memprioritaskan sumber daya yang ada. āKami berupaya agar pelatihan untuk 137 desa lainnya dapat dilaksanakan secepatnya melalui perubahan anggaran,ā ujar Arianto. Ia optimistis bahwa dengan pendampingan yang tepat, semua desa di Tenggarong dan Kukar secara keseluruhan dapat mencapai standar pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Langkah ini menunjukkan komitmen DPMD Kukar untuk terus memperkuat tata kelola desa, baik dari sisi keuangan maupun aset, demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.
