Samarinda ā Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mempercepat pelaksanaan dua program prioritas, yakni Gratispol dan Jospol yang semula dijadwalkan berjalan pada tahun anggaran 2026.
Akselerasi tersebut mendapat apresiasi dari kalangan legislatif karena dinilai menunjukkan komitmen serius pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry pun menilai bahwa langkah percepatan ini tidak hanya menunjukkan respons cepat terhadap arahan nasional, tetapi juga mencerminkan sinergi positif antara pemerintah pusat dan daerah.
āProgram ini sebenarnya masuk dalam perencanaan 2026. Namun karena adanya arahan Presiden serta dukungan dari Penjabat Gubernur sebelumnya, maka dialokasikan lebih awal melalui penyesuaian anggaran,ā ujarnya.
Program Gratispol difokuskan pada pemberian layanan sosial secara cuma-cuma di sektor seperti keagamaan dan pendidikan, sementara Jospol mengedepankan prinsip pemerataan bantuan yang diberikan berdasarkan seleksi kebutuhan dan kelayakan penerima.
Sarkowi menjelaskan, penentuan penerima bantuan dilakukan melalui proses verifikasi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Mekanisme seleksi tersebut telah disusun untuk menghindari kesalahan sasaran.
āSemua calon penerima, seperti marbot masjid, harus memenuhi persyaratan administrasi yang lengkap, termasuk durasi pengabdian dan rekomendasi lembaga. Jadi klaim sepihak pasti bisa ditelusuri dan dikoreksi,ā jelasnya.
Ia menegaskan transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang tak terpisahkan dari pelaksanaan program ini. DPRD juga akan turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya agar tepat sasaran.
Langkah cepat Pemprov Kaltim ini, menurut DPRD, menjadi indikasi bahwa janji politik tidak hanya berhenti di tataran wacana, melainkan benar-benar dijalankan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
āIni contoh konkret bahwa janji kampanye bisa diwujudkan lebih cepat jika ada niat kuat dan dukungan kebijakan yang solid,ā tambah Sarkowi.
Ke depan, pelaksanaan program Gratispol dan Jospol diharapkan bisa menjadi model bagi program serupa yang lebih luas. Dengan penguatan validasi data, pengawasan publik, dan dukungan legislatif.
“Kedua program ini diharapkan mampu menyasar kelompok rentan secara lebih efektif dan berkelanjutan,” tandasnya.(Adv)
