Samarinda – Perlambaran ekonomi daerah berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono.
Hal tersebut murutnya disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berdampak pada daya beli masyarakat dan serapan anggaran daerah.
āYang jelas kita ingin mencoba menggali potensi-potensi pendapatan dari sektor lain. APBD kita saat ini memang mengalami perlambatan, dan itu salah satunya dipengaruhi oleh Perpres Nomor 1 Tahun 2025,ā ujarnya usai menghadiri agenda monitoring bersama BPKAD dan Bapenda Kaltim, Rabu (28/5/2025).
Ia menjelaskan akibat perlambatan ekonomi global dan nasional, harga batu bara yang menjadi andalan pendapatan daerah juga mengalami penurunan signifikan. Hal ini berdampak pada turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan, yang merupakan salah satu tulang punggung pendapatan Kaltim.
āPendapatan asli daerah kita juga mengalami depresi. Beberapa perusahaan tambang yang berkontribusi terhadap DBH mengalami penurunan, baik karena harga maupun kuantitas produksinya. Ini yang sedang kita telusuri,ā jelasnya.
Selain sektor pertambangan, pihaknya juga mempertanyakan potensi pendapatan dari sektor lain, termasuk dari personal income (PI) 10 persen serta sektor-sektor yang selama ini belum tergarap maksimal.
Politikus Golkar itu menyebutkan, informasi dari BPKAD dan Bapenda sudah mencakup dana transfer pusat dan realisasinya, namun rincian lengkap akan dibahas lebih lanjut dalam rapat anggaran mendatang.
Sapto menambahkan, pihaknya mendorong optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor PKH (Pajak Kehutanan) dan PKT (Pajak Penjualan Hasil Tambang), yang hingga kini belum memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan Kaltim. Padahal, kata dia kerusakan hutan dan lingkungan yang terjadi selama ini berasal dari sektor tersebut.
āSelama ini Kaltim tidak mendapatkan pemasukan dari PKH dan PKT, padahal dampaknya paling besar terjadi di wilayah kita. Itu sebabnya kita minta Kementerian ESDM hadir, bahkan surat resmi sudah dikirimkan ke Gubernur agar hal ini diperjuangkan secara serius,ā tegasnya.
Oleh karena itu, ia berharap seluruh potensi pendapatan terutama yang selama ini belum tergali optimal, bisa dimaksimalkan dalam penyusunan P-APBD 2025 dan APBD Murni 2026.
āJangan sampai sumber daya kita habis, tapi tidak memberikan kontribusi yang adil bagi pembangunan daerah,ā pungkasnya.(Adv)
