Samarinda ā DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan perhatian serius terhadap komitmen Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka usai kunjungan kerja ke Dusun Muara Kate, Kabupaten Paser.
Dalam kunjungan tersebut, wapres menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan konflik lahan serta memperbaiki infrastruktur di wilayah yang terdampak aktivitas tambang.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Andi Faisal Assegaf menegaskan bahwa janji-janji yang telah disampaikan pemerintah pusat harus segera direalisasikan dalam bentuk kebijakan konkret.
āMasalah di Muara Kate bukan sekadar persoalan hukum, tapi juga menyangkut hak dasar warga atas lingkungan yang aman dan kehidupan yang layak,ā ujar Andi Faisal pada.
Ia menambahkan bahwa DPRD akan mengawal ketat setiap perkembangan pasca kunjungan Wapres, agar aspirasi masyarakat tidak berhenti pada seremonial semata.
Dalam pertemuan tersebut, Wapres Gibran berdialog langsung dengan warga dan menyoroti kasus hukum yang menimpa beberapa penduduk, termasuk insiden meninggalnya Russel, tokoh masyarakat yang menolak penggunaan jalan umum sebagai rute angkutan batu bara.
Wapres juga menjanjikan perbaikan akses jalan dan peninjauan ulang penggunaan fasilitas publik oleh perusahaan tambang.
Andi Faisal menilai bahwa tragedi Russel menjadi simbol dari ketimpangan perlindungan hukum bagi warga yang bersuara.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan konflik serupa.
āIni tidak bisa dibiarkan terus berlarut. Negara harus hadir. Penggunaan jalan umum oleh kendaraan tambang harus ditata, bahkan dihentikan jika menimbulkan konflik,ā tegas legislator dari Partai Demokrat tersebut.
Ia juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap regulasi pertambangan di Kaltim, terutama soal tata kelola ruang dan akses publik yang selama ini kerap berbenturan dengan aktivitas industri ekstraktif.(Adv)
