Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menyoroti pelaksanaan program bantuan pendidikan gratis yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim melalui skema Gratispol. Mereka menekankan pentingnya menjaga independensi perguruan tinggi dari segala bentuk tekanan, termasuk yang bersumber dari bantuan dana pemerintah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa bantuan finansial kepada mahasiswa tidak boleh mengekang kebebasan berpikir dan sikap kritis di lingkungan kampus.
“Peran perguruan tinggi sebagai ruang diskusi yang bebas dan kritis terhadap kebijakan publik tidak boleh hilang hanya karena menerima dukungan anggaran,” jelas Darlis, Rabu (2/7/2025).
Ia menambahkan bahwa universitas harus tetap menjadi tempat berkembangnya gagasan-gagasan baru, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintah daerah. Menurutnya, menjaga kemerdekaan akademik merupakan bagian dari menjaga kualitas demokrasi.
“Jangan sampai bantuan pendidikan justru digunakan untuk membungkam suara-suara kritis. Jika itu terjadi, maka nilai pendidikan itu sendiri menjadi ternodai,” tegas politisi PAN tersebut.
Lebih lanjut, Komisi IV DPRD Kaltim memastikan akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Gratispol, agar program tersebut tetap berada pada jalur yang benar dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat.
Darlis menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh kebijakan pro-rakyat, termasuk di bidang pendidikan. Namun, ia mengingatkan agar seluruh pelaksanaan program tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tidak menyimpang dari semangat mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sebagai catatan, Gratispol merupakan program prioritas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji yang bertujuan memberikan bantuan di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial, berbasis pada kebutuhan masyarakat.(Adv)
