Samarinda – Kurangnya penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah ruas jalan provinsi di Samarinda menjadi perhatian penting dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Subandi, anggota Komisi III DPRD Kaltim menyatakan bahwa minimnya lampu jalan di beberapa titik tidak hanya mengurangi kenyamanan masyarakat saat malam hari, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan gangguan keamanan.
“Kondisi jalan yang gelap ini sudah lama dikeluhkan warga, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Hal ini sangat berpengaruh pada keselamatan mereka di malam hari,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kurangnya penerangan terutama terasa di kawasan padat penduduk dan ruas jalan yang sempit, yang sering dilalui oleh banyak orang. Menurutnya, lampu jalan bukan sekadar pelengkap visual, tetapi merupakan bagian penting dari infrastruktur yang mendukung keamanan publik.
“Beberapa jalan provinsi ketika malam hari sangat minim penerangannya, ini tentu membahayakan,” tambahnya.
Walaupun pengadaan dan pemeliharaan PJU bukan tugas langsung Dinas PUPR, Subandi menegaskan bahwa DPRD masih memiliki peran melalui pengajuan pokok-pokok pikiran (pokir) untuk mendorong perbaikan kondisi tersebut.
Ia sudah mengajukan permintaan penambahan penerangan di titik-titik rawan di Samarinda agar segera mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
“Saya sudah masukkan melalui pokir, terutama untuk kawasan yang benar-benar kurang penerangannya. Kita akan prioritaskan yang paling kritis,” jelas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Selain itu, Subandi mengajak agar berbagai instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan serta Kawasan Permukiman melakukan koordinasi dan pemetaan menyeluruh terhadap titik-titik yang belum terpasang lampu jalan.
“Data lengkap lokasi tanpa lampu jalan harus ada agar perencanaan anggaran lebih tepat sasaran dan terukur,” katanya.
Menurutnya, permasalahan minimnya penerangan jalan ini tidak hanya dialami di Samarinda, melainkan juga di berbagai daerah lain di Kaltim. Ia pun mengapresiasi kolega di DPRD yang juga memperjuangkan isu serupa di daerahnya masing-masing.
“Banyak rekan legislator yang juga menyuarakan hal ini, karena memang hampir semua daerah mengalami persoalan yang sama,” ujar Subandi.
Namun, ia menyadari keterbatasan anggaran daerah sehingga tidak semua titik bisa langsung mendapat penanganan. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pemerintah mulai fokus menangani area yang paling rawan dan membutuhkan tindakan cepat.
“Kita harus realistis, tidak bisa semua sekaligus. Tapi setidaknya titik-titik krusial bisa diatasi terlebih dahulu,” tuturnya.
Subandi menegaskan bahwa isu lampu jalan akan tetap menjadi perhatian utama selama masa sidang DPRD berlangsung. Ia berjanji akan terus mengawal persoalan ini dalam pembahasan anggaran perubahan APBD 2025 dan perencanaan APBD murni 2026.
“Masalah PJU ini bukan hal baru dan kalau terus dibiarkan hanya menjadi keluhan tahunan, kapan selesai? Harus ada tindakan nyata,” pungkasnya.(Adv)
