Samarinda ā Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda yang berlangsung Selasa (4/3/2025), Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengungkapkan bahwa DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah sepakat untuk melakukan efisiensi anggaran. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Yang jelas, pada prinsipnya DPRD dan Pemkot sepakat terkait efisiensi, namun masih dalam pembahasan terkait angka-angka efisiensi,” ujar Helmi Abdullah. Ia menambahkan bahwa diskusi lebih lanjut sedang dilakukan untuk menentukan detail pengurangan anggaran di berbagai sektor.
Helmi menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ini akan difokuskan pada pos-pos yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat. “Efisiensi paling besar itu menyangkut perjalanan dinas, orientasi, dan kegiatan operasional kesekretariatan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya DPRD dan Pemkot untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, diharapkan dana tersebut dapat dialokasikan untuk program-program prioritas yang langsung berdampak pada kesejahteraan warga Samarinda.
Helmi juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemkot dalam proses ini. Menurutnya, kerja sama yang baik antara kedua pihak akan memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terealisasi secara optimal. “Ini adalah langkah bersama untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sebaik mungkin,” tambahnya.
Selain itu, Helmi berharap agar efisiensi ini dapat menjadi contoh bagi seluruh perangkat daerah di Samarinda untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran mereka. Ia menegaskan bahwa penghematan bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan publik, melainkan memastikan bahwa setiap program pemerintah memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui langkah efisiensi ini, DPRD dan Pemkot Samarinda menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta mendorong pembangunan kota yang lebih berkelanjutan.(Adv/my)
