Samarinda – Mal Samarinda Central Plaza (SCP) kembali menjadi sorotan DPRD Samarinda terkait masalah perizinan parkir yang mati atau tidak berlaku. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir dan menimbulkan kekacauan di sekitar area mal.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengecam kelalaian Pemkot Samarinda dalam mengawasi perizinan parkir SCP. Ia menyebut hal ini sebagai “kecolongan fatal” yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
“Jika masalah ini terus berlanjut, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan pemerintah,” ungkapnya, Rabu (17/4/2024).
Samri menuturkan bahwa izin parkir SCP telah mati sejak lama, namun Pemkot tidak melakukan tindakan tegas. Ia melihat kelalaian ini sebagai bentuk kurangnya pengawasan dan pembinaan dari dinas terkait.
“Menurut saya, pemerintah kota kecolongan. Pembinaan dan pengawasannya terlalu menganggap ini biasa, tapi ternyata ada kebocoran, kan luar biasa. Artinya selama ini target PAD dari parkir banyak yang tidak pernah mencapai target,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Samri meminta Pemkot Samarinda untuk segera menyelesaikan persoalan perizinan di SCP tanpa membiarkannya berlarut-larut. Ia juga meminta dinas terkait untuk lebih waspada dan tegas dalam menangani pelanggaran serupa di masa depan.
“Diperlukan tindakan cepat dan tepat untuk memastikan tidak terjadi kerugian yang lebih besar baik dari segi keuangan daerah maupun ketertiban umum,” tegas Samri.
Kasus ini menjadi pengingat bagi Pemkot Samarinda untuk lebih serius dalam menegakkan aturan dan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan parkir di wilayahnya.
“Diperlukan tindakan cepat dan tepat untuk memastikan tidak terjadi kerugian yang lebih besar baik dari segi keuangan daerah maupun ketertiban umum,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kota Samarinda)
