Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Cabang Samarinda menggelar demonstrasi beberapa waktu lalu. Wakil Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menanggapi tuntutan para demonstran dengan mengatakan bahwa evaluasi kinerja OPD terkait harus dilakukan.
Para demonstran membawa sejumlah tuntutan, di antaranya:
– Evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda karena dianggap tidak becus menangani masalah sampah.
– Evaluasi kinerja Dinas Sosial (Dinsos) terkait kemiskinan ekstrem.
– Evaluasi kinerja Dinas Perdagangan (Disdag) terkait tingginya harga bahan pokok.
– Evaluasi kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda terkait penggunaan trotoar sebagai tempat parkir pihak swasta.
– Rekomendasi pencopotan kepala dinas terkait.
Helmi menjelaskan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan untuk memecat kepala dinas. Tugas DPRD hanya melakukan pengawasan, dan pemecatan merupakan kewenangan pemerintah.
“Kami tampung aspirasi mereka. Tapi untuk melakukan pemecatan, itu bukan kapasitas DPRD. Kita serahkan ke pemerintah,” ujarnya.
DPRD meminta data real dari para demonstran sebagai pegangan untuk melakukan pemanggilan kepada dinas terkait. Klarifikasi kepada pihak bersangkutan tentang aspirasi yang disampaikan juga akan dilakukan.
“Seharusnya kalian bawa data, tapi tidak apa-apa nanti datanya menyusul. Agar bisa menjadi pegangan kami untuk melakukan pemanggilan kepada kepala dinas terkait,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar, membenarkan bahwa kinerja pemerintah kota tidak maksimal, terutama dalam menangani masalah sampah.
“Kami sepakat dengan usulan penggantian kepala dinas lingkungan hidup. Namanya rekomendasi, ya kami kasih rekomendasi,” ujarnya.
Anhar menambahkan bahwa semua kepala dinas atau OPD harus mempunyai gagasan dan konsep tentang penataan lingkungan hidup. Ia juga menilai bahwa kepala dinas DLH saat ini sudah harus diganti.
“Saya minta diganti, karena menurut saya kepala dinas yang sekarang sudah usang,” tutupnya. (Adv/DPRD Kota Samarinda)
