SAMARINDA ā Proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus menunjukkan kemajuan. Di tengah semangat pembangunan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Himawan menekankan pentingnya memberikan ruang yang adil bagi masyarakat lokal agar tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri.
Fadly menilai bahwa perpindahan ASN ini bukan sekadar proyek infrastruktur atau relokasi administratif, tetapi juga harus dilihat sebagai peluang strategis untuk meningkatkan peran serta masyarakat lokal, terutama di kawasan penyangga seperti Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser.
“Ini bukan sekadar soal memindahkan pegawai, tapi juga tentang bagaimana warga sekitar bisa merasakan manfaat langsung dari kehadiran ibu kota negara. Maka dari itu, kesiapan SDM, dukungan ekonomi, serta akses terhadap peluang kerja dan usaha harus benar-benar diprioritaskan,” ujar Fadly beberapa waktu lalu.
Ia mengingatkan bahwa lonjakan penduduk yang menyertai pembangunan IKN bisa memunculkan tantangan sosial dan ekonomi yang signifikan. Tanpa langkah antisipatif, warga lokal bisa kalah bersaing dengan pendatang yang lebih siap dari sisi keterampilan dan permodalan.
“Kita tidak ingin warga Kaltim hanya menonton pembangunan. Mereka harus dilibatkan sebagai pelaku utama, baik dalam sektor tenaga kerja maupun mitra ekonomi. Pemerintah harus hadir dengan strategi konkret untuk itu,” tambahnya.
Fadly juga mendesak agar pemerintah pusat dan daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga membangun infrastruktur sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pelatihan vokasi, penguatan UMKM, dan pemberian akses permodalan.
Menurutnya, IKN harus menjadi simbol peradaban baru yang juga membawa kemajuan merata, bukan hanya kemegahan pusat pemerintahan. “Transformasi ini harus inklusif. Kita ingin agar masyarakat lokal tumbuh dan berkembang bersama dengan kota ini,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya tahapan pemindahan ASN dilakukan secara terukur, dengan memperhatikan kesiapan wilayah sekitar dan sinergi lintas sektor.
Fadly menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal pembangunan IKN agar tidak melupakan kepentingan masyarakat lokal, dan mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam membangun ibu kota negara yang berkeadilan.(Adv)
