Samarinda – PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), sebagai pelaku utama di sektor logistik Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat pengakuan dari Komisi II DPRD Kaltim atas peran strategisnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya menjelang perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah tersebut.
Meski begitu, apresiasi terhadap kinerja KKT turut dibarengi sejumlah catatan penting. Salah satunya disampaikan oleh Firnadi Ikhsan, anggota Komisi II DPRD Kaltim, yang menyoroti dua isu krusial: infrastruktur jalan nasional menuju terminal dan keterlibatan sumber daya manusia (SDM) lokal dalam operasional perusahaan.
Menurut Firnadi, KKT merupakan hasil kolaborasi antara Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dengan Pelindo dan telah menunjukkan pertumbuhan yang positif.
Ia mendorong agar terminal tersebut terus meningkatkan fasilitas, seperti pembangunan gudang logistik guna memperkuat posisi Kaltim dalam mendukung kebutuhan logistik IKN.
“Kita melihat perkembangannya cukup menjanjikan. Kalau fasilitas seperti gudang bisa ditambah, ini akan menunjukkan kesiapan Kaltim sebagai pusat logistik nasional,” ujarnya.
Namun, Firnadi juga menyoroti keluhan dari pengguna jasa terkait kondisi jalan nasional menuju terminal. Ia mengatakan kerusakan jalan itu berdampak pada kelancaran arus barang dan kenyamanan pengguna.
“Kami banyak menerima masukan dari pengguna KKT, khususnya pemilik barang. Mereka mengeluhkan kondisi jalan yang kian rusak. Karena ini jalan nasional, kami di Komisi II siap mendorong koordinasi dengan Balai Jalan Nasional untuk segera ditangani,” tegasnya saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Jumat (20/6/2025).
Selain itu, DPRD juga meminta agar rekrutmen tenaga kerja di KKT dilakukan secara terbuka dan adil. Firnadi menekankan pentingnya pelibatan SDM lokal yang disertai dengan alih teknologi, agar tenaga kerja dari daerah dapat berkembang bersama perusahaan.
“Penting bagi KKT untuk membuka kesempatan yang seimbang bagi tenaga kerja, termasuk dari daerah. Namun yang lebih utama adalah bagaimana mereka bisa mentransfer teknologi dan membawa efisiensi ke dalam sistem logistik,” tambah politisi PKS itu.
Dalam kunjungan kerja sebelumnya, Komisi II juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka meminta agar pengembangan dan ekspansi KKT tetap memperhatikan akuntabilitas atas aset yang digunakan sebagai penyertaan modal dari daerah.
Seiring peran Kaltim yang makin sentral dalam sistem logistik nasional, keberadaan KKT dinilai semakin vital. Firnadi menekankan pentingnya kerja sama antara perusahaan, pemerintah provinsi, dan DPRD untuk menciptakan sistem logistik yang efisien dan berkelanjutan.
“Jika persoalan teknis dan manajemen bisa diselesaikan dengan cepat, saya optimis KKT bisa menjadi simpul utama logistik nasional,” tutupnya.(Adv)
