Samarinda — Ratusan guru honorer di tingkat SMA dan SMK di Kalimantan Timur (Kaltim) masih belum menerima honor mereka sejak Januari 2025. Ketidakpastian pembayaran ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga pendidik yang menggantungkan penghasilan utama dari gaji tersebut.
Merespon hal itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi menyuarakan keprihatinan mendalam dan meminta pemerintah daerah untuk segera memberi kepastian.
Ia mengingatkan agar program pendidikan gratis yang digulirkan Pemprov Kaltim tidak mengorbankan kesejahteraan para guru.
“Pendidikan gratis itu baik, tapi jangan sampai mengabaikan hak dasar para pengajar. Kesejahteraan mereka menyangkut kualitas pendidikan di daerah,” ujarnya.
Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan kepada guru honorer yang tidak masuk dalam program P3K. Meski status mereka belum tetap, mereka tetap menjalankan tugas mengajar seperti biasa.
“Mereka tetap hadir di kelas dan mendidik siswa, meskipun tak tercatat sebagai P3K. Sudah seharusnya pemerintah memperlakukan mereka secara adil,” imbuhnya.
Darlis juga menyoroti persoalan teknis yang turut menghambat pencairan honor, terutama terkait keakuratan data. Ia menyebutkan banyak guru tidak terdata karena masa kerja yang belum cukup atau laporan dari sekolah yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
“Banyak guru honorer yang bekerja kurang dari dua tahun tidak masuk sistem data pusat. Ada juga kasus laporan sekolah yang tak sinkron dengan data Dinas Pendidikan. Ini menjadi hambatan,” tandasnya.(Adv)
