Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa peran legislatif tak boleh dipersempit hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penentu arah kebijakan pembangunan daerah.
Dalam pandangannya, DPRD memiliki tanggung jawab lebih besar, yaitu mengawal arah pembangunan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat, terlebih dalam situasi strategis seperti saat ini dengan hadirnya megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Kami bukan sekadar mengawasi, tapi turut menentukan ke mana pembangunan ini harus bergerak. Fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan harus digunakan untuk mengarahkan, bukan hanya mengevaluasi,” ujarnya, Jumat (16/5/25).
Hasanuddin menilai bahwa pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur harus bertumpu pada tiga aspek utama: peningkatan layanan kesehatan, akses pendidikan yang merata, serta penguatan ekonomi masyarakat. Ketiganya dianggap sebagai fondasi kesejahteraan jangka panjang.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga pada sinergi antara DPRD dan masyarakat dalam menyusun serta mengawal pelaksanaan kebijakan.
“Jika kami hanya berperan sebagai pengawas pasif, maka arah pembangunan bisa melenceng dari kebutuhan riil di lapangan,” tegasnya.
Terkait proyek IKN, Hasanuddin mengingatkan bahwa meskipun proyek ini membawa potensi besar, pemerataan manfaat dan perlindungan lingkungan tidak boleh diabaikan. Menurutnya, peran DPRD sangat krusial dalam memastikan keadilan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim.
“Pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh satu kawasan. Semua warga Kaltim harus merasakan dampaknya secara adil,” tambahnya.
Sebagai penutup, ia menegaskan komitmen DPRD untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan memastikan pembangunan di Kaltim berjalan berkesinambungan serta inklusif.(Adv)
