Samarinda- Gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GmnI) Cabang Samarinda melakukan aksi solidaritas atas peristiwa yang terjadi pada 7 dan 11 September di Rempang dan kejadian 7 Oktober di Seruyan.
Humas Aksi Solidaritas dari GmnI Samarinda, Andreas Ongkowijaya menjelaskan aksi yang dilakukan merupakan bentuk solidaritas dari Gmni Cabang Samarinda terhadap tindakan dari oknum aparat kepolisian yang melakukan penembakan di desa bangkal, Seruyan serta peristiwa di Pulau Rempang, Batam.
“bentuk solidaritas tadi masyarakat Rempang dan masyarakat Seruyan, seperti yang kita ketahui masyarakat rempang dan masyarakat seruyan juga melihat di media sebesar 17.000 hektar lahan masyarakat adat melayu yang akan mengakibatkan tergusurnya 16 kampung masyarakat melayu demi proyek strategis nasional eco rempang city” jelas andre pada Selasa (17/10/2023)
GmnI Samarinda mempunyai 3 tuntutan dalam aksinya kali ini. GmnI Samarinda menuntut penghentian kegiatan represifitas aparat, mengusut dan membebaskan masyarakat di Rempang dan Seruyan, serta menolak pimpinan kepolisian yang bermasalah di Kalimantan Timur
“Dan juga kita bentuk sikap solidaritas terhadap teman-teman di desa bangkal, kabupaten seruyan, kalimantan tengah,” ucapnya.
Dirinya membeberkan bahwa telah terdapat korban jiwa oleh kegiatan represifitas dari aparat ketika membubarkan massa aksi kali itu.
“Kegiatan represif oleh aparat kepolisian menyebabkan korban jiwa di desa bangkal,” sebutnya.
Tidak hanya itu, Anggota DPK GmnI Fisip itu menyebutkan telah tertangkap 20 warga desa bangkal pada 7 oktober kemarin.
“Selain itu, 20 masyarakat desa bengkal juga tertangkap yang hari ini belum dibebaskan,” lanjutnya.
Selanjutnya, pihahknya menolak adanya mutasi tugas pimpinan Kapolda Kalteng ke Kaltim.
“Dan juga terakhir adalah bagaimana kita menolak pimpinan kapolda kalimantan tengah yang saat ini dimutasi ke kalimantan timur kini,”katanya
Agenda yang berlangsung mulai pukul 14.00 WITA itu dilakukan agar mengingatkan masyarakat dan menghimbau kepada kepolisian agar tidak terjadi hal serupa.
“Harapannya, tentu kita ingin bahwa kasus di bengkal, kasus di rempang tidak di lakukan lagi,”ucapnya
Menurutnya pihak keamanan tidak humanis dalam mengawal aksi demostrasi.
“Seharusnya pihak keamanan mengupayakan upaya-upaya humanis dan preventif daripada menembaki masyarakat di desa bengkal hingga mengalami korban jiwa,”bebernya
Lebih lanjut, Dirinya berharap agar masyarakat dan halayak luas memperhatikan peristiwa yang terjadi di Kaltim juga dapat diperhatikan.
“Kita juga jangan mengabaikan nasib masyarakat adat balik saat ini yang terdampak terhadap proyek ibu kota negara yang saat ini mereka masih menolak terjadinya penggusuran kampung mereka yaitu di sepaku karena pembangunan intek sepaku,” pungkasnya. (Kurniawan)
