SAMARINDA – Kontribusi sektor perhotelan terhadap pendapatan Kota Samarinda tercatat sekitar Rp166 miliar hingga September 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan capaian sepanjang 2025 yang mencapai sekitar Rp200 miliar.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menilai penurunan itu berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Berkurangnya kegiatan seremonial turut memengaruhi aktivitas perhotelan yang selama ini mendapat manfaat dari penyelenggaraan berbagai agenda pemerintah.
“Jadi penurunan itu sebenarnya tadi juga sudah disebutkan karena ada efisiensi dari pemerintah sendiri. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial itu sementara ditiadakan,” kata Helmi saat menghadiri pelantikan pengurus BPC PHRI Kota Samarinda periode 2026–2031 di Hotel Five Premiere, Jalan Bhayangkara, Samarinda (7/10/2026).
Ia menyebut capaian hingga September tersebut menjadi gambaran kondisi pendapatan sektor perhotelan di tengah kebijakan penghematan belanja pemerintah.
“Target pendapatan tadi sudah disampaikan juga oleh wali kota, dari tahun 2026 ini sampai September dari segi pendapatan kurang lebih Rp166 miliar,” ujarnya.
Helmi berharap penurunan tersebut tidak menghambat perkembangan usaha hotel di Samarinda. Ia juga menyampaikan harapan agar kepengurusan baru PHRI dapat memperkuat kerja sama dengan pemerintah kota.
“Tadi pertama saya ucapkan selamat dulu atas pelantikannya PHRI yang dipimpin oleh Ibu Leny Marlina. Semoga PHRI semakin maju ke depannya dan bisa bersinergi dengan pemerintah kota Samarinda,” katanya.
Ketua BPC PHRI Samarinda, Leny Marlina, mengatakan efisiensi anggaran di tingkat pusat dan daerah menjadi tantangan bagi pengusaha hotel dan restoran. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha perlu mencari cara lain untuk menjaga aktivitas bisnis, tanpa hanya mengandalkan kegiatan pemerintah.
“Tentu dengan kepengurusan yang baru ini, tantangan kami ke depannya itu tidak mudah. Apalagi dengan efisiensi anggaran fiskal, baik secara pusat maupun secara daerah,” ujar Leny.
Leny pun mengajak para anggota PHRI memperluas pasar dan mengurangi ketergantungan terhadap agenda pemerintah. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menggelar kegiatan secara mandiri untuk menarik pengunjung.
“Saya mengimbau dan menyerukan kepada seluruh anggota PHRI Kota Samarinda, memang kita jangan terlalu ketergantungan kegiatan-kegiatan kita dengan pemerintah,” tegasnya.
Ia berharap kolaborasi antarpelaku usaha dapat melahirkan kegiatan baru yang ikut menggerakkan sektor perhotelan dan restoran di Samarinda.
“Coba kita saling berkolaborasi, membangun inovasi. Misalkan kita bikin kegiatan-kegiatan atau event secara mandiri untuk mendatangkan para pengunjung masuk ke Kota Samarinda,” tutup Leny Marlina.(adv)
